Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memberi dukungan penuh terhadap rencana pembiayaan seluruh tahapan dan kegiatan Pemilu 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kepastian atas dukungan tersebut diberikan, setelah petinggi dan seluruh anggota KPU pusat bertandang ke Istana Merdeka pada Senin (30/5).
"Presiden mendukung penuh berbagai macam keperluan KPU. Baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari di Jakarta.
Baca juga: Presiden Tegaskan Pemerintah 'All Out' Dukung Pemilu 2024 Tepat Waktu
"Presiden akan menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada KPU, demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.
Hasyim mengungkapkan bahwa untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan pesta demokrasi, KPU membutuhkan biaya hingga Rp76,65 triliun.
Lebih lanjut, pihaknya membagi angka pembiayaan menjadi dua kategori, yaitu tahapan kegiatan pemilu dan dukungan pelaksanaan.
"Untuk tahapan kegiatan pemilu, kita memerlukan dana sebesar Rp63 triliun dan dukungan pelaksanaan sebesar Rp13,2 triliun," jelas Hasyim.
Baca juga: CPNS Mengundurkan Diri, Menteri PAN-RB: Ada Sanksi Berat
Adapun biaya yang masuk kategori tahapan kegiatan pemilu akan digunakan untuk hal teknis. Seperti, honor badan adhoc dan pengadaan logistik. "Untuk honor badan adhoc nilainya mencapai Rp34 triliun," katanya.
"Angka itu memang besar, karena banyak orang yang terlibat. Mulai dari pengurus di pusat, hingga pelindung masyarakat untuk mengawal pemilihan," terang Hasyim.
Menyoroti dukungan pelaksanaan, anggaran negara digunakan untuk pengadaan atau renovasi gedung kantor dan gudang KPU. Lalu, sewa kendaraan, uang kehormatan anggota KPU, belanja operasional kantor, hingga pembiayaan rekrutmen di kabupaten/kota.(OL-11)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved