Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PRESIDEN Joko Widodo memberi dukungan penuh terhadap rencana pembiayaan seluruh tahapan dan kegiatan Pemilu 2024 yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kepastian atas dukungan tersebut diberikan, setelah petinggi dan seluruh anggota KPU pusat bertandang ke Istana Merdeka pada Senin (30/5).
"Presiden mendukung penuh berbagai macam keperluan KPU. Baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan," ujar Ketua KPU Hasyim Asyari di Jakarta.
Baca juga: Presiden Tegaskan Pemerintah 'All Out' Dukung Pemilu 2024 Tepat Waktu
"Presiden akan menginstruksikan Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada KPU, demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.
Hasyim mengungkapkan bahwa untuk menjalankan seluruh tahapan kegiatan pesta demokrasi, KPU membutuhkan biaya hingga Rp76,65 triliun.
Lebih lanjut, pihaknya membagi angka pembiayaan menjadi dua kategori, yaitu tahapan kegiatan pemilu dan dukungan pelaksanaan.
"Untuk tahapan kegiatan pemilu, kita memerlukan dana sebesar Rp63 triliun dan dukungan pelaksanaan sebesar Rp13,2 triliun," jelas Hasyim.
Baca juga: CPNS Mengundurkan Diri, Menteri PAN-RB: Ada Sanksi Berat
Adapun biaya yang masuk kategori tahapan kegiatan pemilu akan digunakan untuk hal teknis. Seperti, honor badan adhoc dan pengadaan logistik. "Untuk honor badan adhoc nilainya mencapai Rp34 triliun," katanya.
"Angka itu memang besar, karena banyak orang yang terlibat. Mulai dari pengurus di pusat, hingga pelindung masyarakat untuk mengawal pemilihan," terang Hasyim.
Menyoroti dukungan pelaksanaan, anggaran negara digunakan untuk pengadaan atau renovasi gedung kantor dan gudang KPU. Lalu, sewa kendaraan, uang kehormatan anggota KPU, belanja operasional kantor, hingga pembiayaan rekrutmen di kabupaten/kota.(OL-11)
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved