Presiden Tegaskan Pemerintah 'All Out' Dukung Pemilu 2024 Tepat Waktu

PRESIDEN Joko Widodo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul melaksanakan setiap tahapan pesta demokrasi tepat waktu sehingga Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Instruksi tersebut disampaikan kepala negara saat menjamu ketua dan anggota KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5).

"Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunan," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari selepas pertemuan, hari ini.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga ingin masa kampanye dipersingkat supaya lebih efisien. Cara itu juga diyakini bisa mencegah potensi kekisruhan di masyarakat.

"Dalam hal ini, presiden dan KPU memiliki pandangan sama. Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," tuturnya.

Presiden pun, sambung Hasyim, akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Pengamat : Arus Bawah Dukung Puan Jadi Capres 2024

Jokowi juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.

"Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," ucapn Hasyim.

Demi memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, kepala negara juga memerintahkan sejumlah menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Semuanya akan ditugaskan oleh presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," lanjutnya.

Secara garis besar, Hasyim menambahkan, presiden KPU selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional.(OL-4)