Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan penyesuaian anggaran pemilihan umum (pemilu) sebesar Rp76,6 triliun, dari sebelumnya Rp86 triliun.
Kesepakatan itu muncul setelah KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Neger (Kemendagri) menggelar forum konsinyasi pada 13 Mei lalu.
"Prinsipnya begini, bahwa sebagian besar dari total anggaran Pemilu 2024 itu, digunakan untuk kegiatan tahapan atau proses elektoral," jelas Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Rabu (25/5).
Baca juga: Antisipasi Hujan, KPU Persiapkan Kotak Suara Karton Kedap Air
Adapun sisa anggaran, lanjut dia, dipakai untuk kegiatan dukungan. Seperti, rehabilitasi kantor dan gedung KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Sekitar 82,71% atau Rp63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu. Baik honor adhoc, logistik pemilu, sosialisasi, maupun pendidikan pemilu," imbuh Yulianto.
Baca juga: Kok Mendagri Banyak Drop Penjabat dari Pusat, Ini Kata Tito Karnavian
Pihaknya optimistis dengan kesepatakan jumlah anggaran tersebut. Sebab, sudah dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam rapat KPU dengan DPR dan Kemendagri sebelumnya, anggaran untuk pemilu disepakati sebesar Rp76 triliun. Rencananya, pembahasan soal tahapan Pemilu 2024 akan kembali digelar dengan DPR pada 30 Mei mendatang.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved