Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan penyesuaian anggaran pemilihan umum (pemilu) sebesar Rp76,6 triliun, dari sebelumnya Rp86 triliun.
Kesepakatan itu muncul setelah KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Neger (Kemendagri) menggelar forum konsinyasi pada 13 Mei lalu.
"Prinsipnya begini, bahwa sebagian besar dari total anggaran Pemilu 2024 itu, digunakan untuk kegiatan tahapan atau proses elektoral," jelas Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Rabu (25/5).
Baca juga: Antisipasi Hujan, KPU Persiapkan Kotak Suara Karton Kedap Air
Adapun sisa anggaran, lanjut dia, dipakai untuk kegiatan dukungan. Seperti, rehabilitasi kantor dan gedung KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Sekitar 82,71% atau Rp63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu. Baik honor adhoc, logistik pemilu, sosialisasi, maupun pendidikan pemilu," imbuh Yulianto.
Baca juga: Kok Mendagri Banyak Drop Penjabat dari Pusat, Ini Kata Tito Karnavian
Pihaknya optimistis dengan kesepatakan jumlah anggaran tersebut. Sebab, sudah dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam rapat KPU dengan DPR dan Kemendagri sebelumnya, anggaran untuk pemilu disepakati sebesar Rp76 triliun. Rencananya, pembahasan soal tahapan Pemilu 2024 akan kembali digelar dengan DPR pada 30 Mei mendatang.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved