Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan penyesuaian anggaran pemilihan umum (pemilu) sebesar Rp76,6 triliun, dari sebelumnya Rp86 triliun.
Kesepakatan itu muncul setelah KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Neger (Kemendagri) menggelar forum konsinyasi pada 13 Mei lalu.
"Prinsipnya begini, bahwa sebagian besar dari total anggaran Pemilu 2024 itu, digunakan untuk kegiatan tahapan atau proses elektoral," jelas Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Rabu (25/5).
Baca juga: Antisipasi Hujan, KPU Persiapkan Kotak Suara Karton Kedap Air
Adapun sisa anggaran, lanjut dia, dipakai untuk kegiatan dukungan. Seperti, rehabilitasi kantor dan gedung KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Sekitar 82,71% atau Rp63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu. Baik honor adhoc, logistik pemilu, sosialisasi, maupun pendidikan pemilu," imbuh Yulianto.
Baca juga: Kok Mendagri Banyak Drop Penjabat dari Pusat, Ini Kata Tito Karnavian
Pihaknya optimistis dengan kesepatakan jumlah anggaran tersebut. Sebab, sudah dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam rapat KPU dengan DPR dan Kemendagri sebelumnya, anggaran untuk pemilu disepakati sebesar Rp76 triliun. Rencananya, pembahasan soal tahapan Pemilu 2024 akan kembali digelar dengan DPR pada 30 Mei mendatang.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved