Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan penyesuaian anggaran pemilihan umum (pemilu) sebesar Rp76,6 triliun, dari sebelumnya Rp86 triliun.
Kesepakatan itu muncul setelah KPU, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Neger (Kemendagri) menggelar forum konsinyasi pada 13 Mei lalu.
"Prinsipnya begini, bahwa sebagian besar dari total anggaran Pemilu 2024 itu, digunakan untuk kegiatan tahapan atau proses elektoral," jelas Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat, Rabu (25/5).
Baca juga: Antisipasi Hujan, KPU Persiapkan Kotak Suara Karton Kedap Air
Adapun sisa anggaran, lanjut dia, dipakai untuk kegiatan dukungan. Seperti, rehabilitasi kantor dan gedung KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Sekitar 82,71% atau Rp63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu. Baik honor adhoc, logistik pemilu, sosialisasi, maupun pendidikan pemilu," imbuh Yulianto.
Baca juga: Kok Mendagri Banyak Drop Penjabat dari Pusat, Ini Kata Tito Karnavian
Pihaknya optimistis dengan kesepatakan jumlah anggaran tersebut. Sebab, sudah dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan Pemilu 2024 mendatang.
Dalam rapat KPU dengan DPR dan Kemendagri sebelumnya, anggaran untuk pemilu disepakati sebesar Rp76 triliun. Rencananya, pembahasan soal tahapan Pemilu 2024 akan kembali digelar dengan DPR pada 30 Mei mendatang.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved