Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BRIPTU Andreas telah dihukum dengan diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan Bripda RPH yang menjadi selingkuhannya dijatuhi sanksi demosi dalam sidang kode etik.
Penjatuhan hukuman, menurut pengamat kepolisian Reza Indragiri Amriel, apalagi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dapat dinilai sebagai bentuk sanksi yang tepat. Alasannya, riset menemukan, pelaku perselingkuhan--tak terkecuali polisi--punya tendensi dua kali lebih tinggi untuk juga melakukan professional misconduct lainnya di tempat kerjanya.
"Jadi, pemecatan terhadap polisi yang berselingkuh diharapkan bisa lebih membersihkan organisasi," ujar Reza, dalam pesan whatsapp kepada mediaindonesia.com, Rabu (25/5).
Hasil studi itu bikin waswas karena, lewat riset lain, diketahui bahwa tingkat perceraian dalam lingkungan kepolisian lebih tinggi daripada perceraian di kalangan masyarakat sipil. Jadi, institusi kepolisian berhadapan dengan risiko tinggi bagi terjadinya berbagai penyimpangan. Spesifik, penyimpangan akibat ulah polisi yang menyeleweng.
"Tapi setidaknya simpulan itu bermanfaat. Yakni, profesionalisme kerja personel polisi bisa diramal berdasarkan kualitas perkawinan mereka," ungkap Reza.
Dalam kasus ini, jelas pakar psikologi forensik ini, ada persoalan lain: mengapa--dalam perselingkuhan sesama polisi itu--polisi lelaki dikenai hukuman lebih berat daripada polisi wanita (Polwan). Padahal, ketika kesetaraan gender dikampanyekan di mana-mana, semestinya pelaku perselingkuhan--baik perempuan maupun lelaki--diganjar dengan hukuman yang sama.
"Persepsi umum bahwa lelaki yang main gila adalah lebih bersalah daripada perempuan pezina merupakan sikap diskriminasi gender yang seharusnya dielakkan," tegas Reza. (OL-13)
Baca Juga: Polda Metro Jaya Pecat Anggotanya yang Terlibat Perselingkuhan
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Menurutnya, Perpol ini justru hadir untuk mengakhiri ambiguitas dalam implementasi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh Kepolisian menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-pemisahan dari ABRI belum berjalan tuntas.
KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum pensiun atau mengundurkan diri dari kepolisian.
Kapolda NTT menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya setelah Polda NTT terpilih sebagai nominasi terbaik dalam penghargaan HeForShe Movement.
FR merupakan pelaku kambuhan yang sudah melakukan aksi jambret sebanyak empat kali di Jakarta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen Polwan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.
JUMLAH polisi Wanita (polwan) di Indonesia masih minim, bahkan terendah di kawasan Asia Tenggara.
Kapolri telah memberikan apresiasi kepada para penyidik PPA dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di lingkungan Polri.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved