Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah, memberikan arahan kepada para Polisi Wanita (Polwan) di lingkungan Polda Bali dan jajaran. Para Polwan diminta untuk memperkuat penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasam.
"Pentingnya posisi Polwan dalam mendukung transformasi organisasi Polri dan perlindungan terhadap korban kekerasan," kata Nurul dalam keterangannya, Rabu (28/5).
Dalam kesempatan itu, Nurul juga memperkenalkan program strategis bertajuk Rise and Speak yang digagas bersama Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Program itu sebagai bentuk kampanye nasional melawan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.
"Melalui program Rise and Speak, kami ingin membangkitkan semangat bahwa setiap individu, khususnya perempuan dan kelompok rentan, memiliki hak untuk bersuara dan tidak diam terhadap kekerasan. Nah, Polwan menjadi ujung tombak – sebagai pelindung korban, pemimpin transformasi, dan penggerak masyarakat,” ujar Brigjen Nurul.
Nurul menuturkan program Rise and Speak dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Tiga pilar utama yang ditekankan dalam program iti ialah Polwan sebagai pelindung korban, pemimpin transformasi, dan penggerak masyarakat.
Lebih lanjut, jenderal Polwan bintang satu itu menekankan bahwa menjadi Polwan bukan sekadar pelengkap dalam institusi Polri. Melainkan bagian vital dari sistem yang memiliki keunggulan dalam mendengar, memahami, dan menangani persoalan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Kami sadar banyak Polwan memiliki gagasan hebat dan kepedulian tinggi, namun belum mendapat ruang yang cukup untuk bersinar. Rise and Speak adalah ruang itu. Kami ingin Polwan lebih aktif di lapangan, mendampingi korban, menyuarakan pencegahan, dan membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari akar rumput,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubdit I Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Rita Wulandari Wibowo menegaskan setiap Polwan wajib memiliki pemahaman mendalam tentang perlindungan perempuan dan anak. Terlebih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen Polwan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.
"Karena dalam peran sosialnya, Polwan juga anak, ibu, maupun orang tua," ucap dia.
Kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Ruang Pelayanan Khusus (RPK) PPA Polda Bali. Guna memastikan kesesuaian sarana, prasarana, serta mekanisme kerja di lapangan sesuai Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) PPA dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. (Yon/P-3)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved