Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PESTA demokrasi lima tahunan siap digelar pada 2024. Bukan hanya penduduk dalam negeri saja yang akan berpartisipasi. Namun, warga yang berada di luar negeri pun memiliki hak yang sama.
Guna menyiapkan pemenuhan logistik Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyiapkan metode pelaksanaan Pemilu di luar negeri melalui Pos. Pelaksanaan itu dilaksanakan satu bulan lebih awal dari hari pemungutan suara di dalam negeri.
“Sehingga membutuhkan proses produksi dan distribusi logistik Pemilu di luar negeri lebih awal,” kata anggota KPU RI Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Kamis (19/5).
Yulianto menuturkan pihaknya tak ingin kembali kecolongan seperti saat Pemilu 2019. Di mana terjadi permasalahan distribusi, inventarisasi dan pelaporan barang-barang logistik serta arsip Pemilu di luar negeri.
“Karena tidak adanya pegawai Sekretariat Jenderal KPU di kantor Perwakilan RI di luar negeri. Ini menjadi catatan atas audit BPK,” ungkapnya.
Baca juga: Rekapitulasi Pemilu Luar Negeri Digelar Hari ini
Yulianto mengatakan KPU membutuhkan dukungan Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi penempatan pegawai Sekretariat Jenderal KPU setingkat Atase di Kantor Perwakilan RI di luar negeri.
“Kehadiran perwakilan KPU dibutuhkan selama masa tahapan Pemilu,” pungkasnya.(OL-5)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Jumat (25/7) mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang memanas.
Hingga kini penyebab kematian diplomat Kemenlu itu belum diketahui, apakah bunuh diri atau korban pembunuhan.
SATRIA Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, kembali menarik perhatian publik setelah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved