Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUASAAN publik menurun terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo & Ma'ruf Amin sebagaimana hasil survei persepsi publik oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (15/6). Salah satu alasannya, kenaikan harga kebutuhan pokok. Merespons hal itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menjelaskan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dipicu oleh banyak hal.
Ia menyebut ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina, berbagai kebijakan di negara maju, maupun faktor cuaca. Faktor- faktor itu menurutnya mengakibatkan harga berbagai komoditas di pasar global naik, termasuk bahan pangan dan energi.
"Jika kondisi ini terus berkelanjutan bisa menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta memberi tekanan fiskal. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) banyak digunakan untuk menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu" terang Edy, Selasa (17/5).
Ia juga beralasan pengurangan jumlah uang beredar di negara maju dapat menekan pelemahan rupiah, dan berisiko pada meningkatnya tingkat bunga.
Menurut Edy, dengan berbagai risiko global yang muncul, pemerintah Indonesia mampu melanjutkan tren perbaikan yang konsisten. Ia menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I 2022. Di mana perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,01%.
Baca Juga: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Turun Jadi 58,1%
Pertumbuhan perekonomian tersebut, ungkap Edy, ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, terjaganya kinerja ekspor, dan aktivitas ekonomi seputar lebaran yang bergairah.
"Perputaran ekonomi pada Idul Fitri juga ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan di Triwulan I," katanya.
Edy menjelaskan walaupun harga-harga kebutuhan pokok naik, tetapi dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh, sebesar 4,34% (year to year), atau jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan IV 2021 sebesar 3,55% (year to year) .
Ia menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh kebijakan pelonggaran mobilitas, seiring dengan pandemi yang terkendali dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi.
"Juga karena percepatan penyaluran perlindungan sosial untuk memberikan dorongan bagi penguatan daya beli masyarakat," tegasnya.
Akan tetapi, lanjut Edy, penguatan konsumsi rumah tangga juga turut berkontribusi pada meningkatnya inflasi pada April 2022, tercatat sebesar 0,95% (month to month) atau 3,47%< (year to year). Tingginya inflasi menurutnya bertepatan dengan momen Ramadhan 2022 yang secara siklus terjadi peningkatan permintaan.
Dalam kesempatan itu, Edy optimis prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap kuat. Pasalnya pemerintah terus melakukan akselerasi dan perluasan vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi dan memberikan berbagai stimulus berupa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat.
Seperti diberitakan, lembaga survei Indikator Politik merilis, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami penurunan hingga 6%. Penurunan tersebut terjadi selang sebulan dari survei terakhir yakni mencapai 64,1%. Penurunan drastis itu bersumber dari isu kenaikan harga bahan-bahan pokok. (OL-13)
Baca Juga: Kinerja Jokowi-Amin di Bidang Penegakan Hukum Dapat Kepuasan ...
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Kondisi perekonomian dan persaingan industri yang kurang kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mencatatkan kinerja positif. Hingga November 2025, nilai penjualan produk yang dihasilkan mencapai Rp3,56 triliun lebih.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan akan terus berusaha agar umat semakin dekat dengan ajaran agamanya.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved