Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPUASAAN publik menurun terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo & Ma'ruf Amin sebagaimana hasil survei persepsi publik oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (15/6). Salah satu alasannya, kenaikan harga kebutuhan pokok. Merespons hal itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menjelaskan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dipicu oleh banyak hal.
Ia menyebut ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19, konflik Rusia-Ukraina, berbagai kebijakan di negara maju, maupun faktor cuaca. Faktor- faktor itu menurutnya mengakibatkan harga berbagai komoditas di pasar global naik, termasuk bahan pangan dan energi.
"Jika kondisi ini terus berkelanjutan bisa menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta memberi tekanan fiskal. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) banyak digunakan untuk menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu" terang Edy, Selasa (17/5).
Ia juga beralasan pengurangan jumlah uang beredar di negara maju dapat menekan pelemahan rupiah, dan berisiko pada meningkatnya tingkat bunga.
Menurut Edy, dengan berbagai risiko global yang muncul, pemerintah Indonesia mampu melanjutkan tren perbaikan yang konsisten. Ia menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I 2022. Di mana perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,01%.
Baca Juga: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Turun Jadi 58,1%
Pertumbuhan perekonomian tersebut, ungkap Edy, ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, terjaganya kinerja ekspor, dan aktivitas ekonomi seputar lebaran yang bergairah.
"Perputaran ekonomi pada Idul Fitri juga ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan di Triwulan I," katanya.
Edy menjelaskan walaupun harga-harga kebutuhan pokok naik, tetapi dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh, sebesar 4,34% (year to year), atau jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan IV 2021 sebesar 3,55% (year to year) .
Ia menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh kebijakan pelonggaran mobilitas, seiring dengan pandemi yang terkendali dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi.
"Juga karena percepatan penyaluran perlindungan sosial untuk memberikan dorongan bagi penguatan daya beli masyarakat," tegasnya.
Akan tetapi, lanjut Edy, penguatan konsumsi rumah tangga juga turut berkontribusi pada meningkatnya inflasi pada April 2022, tercatat sebesar 0,95% (month to month) atau 3,47%< (year to year). Tingginya inflasi menurutnya bertepatan dengan momen Ramadhan 2022 yang secara siklus terjadi peningkatan permintaan.
Dalam kesempatan itu, Edy optimis prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap kuat. Pasalnya pemerintah terus melakukan akselerasi dan perluasan vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi dan memberikan berbagai stimulus berupa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat.
Seperti diberitakan, lembaga survei Indikator Politik merilis, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami penurunan hingga 6%. Penurunan tersebut terjadi selang sebulan dari survei terakhir yakni mencapai 64,1%. Penurunan drastis itu bersumber dari isu kenaikan harga bahan-bahan pokok. (OL-13)
Baca Juga: Kinerja Jokowi-Amin di Bidang Penegakan Hukum Dapat Kepuasan ...
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Penghargaan bertajuk Golden Award 2026 tersebut diberikan atas performa PHI Group yang dinilai agresif, ekspansif, dan visioner sepanjang tahun 2025.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Pengangkatan Billy merupakan bagian komitmen PT Taspen dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.
Kondisi perekonomian dan persaingan industri yang kurang kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mencatatkan kinerja positif. Hingga November 2025, nilai penjualan produk yang dihasilkan mencapai Rp3,56 triliun lebih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved