Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KINERJA Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada bidang penegakan hukum mendapatkan tingkat kepuasan yang rendah dari publik. Hal ini tercermin dalam survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang dilakukan lembaga survei Poltracking Indonesia.
"Penengakan hukum mendapatkan kepuasan yang paling rendah sebesar 52,8%," ungkap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam rilis hasil survei, Senin, (25/11).
Dalam survei tersebut, Poltracking membagi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dengan masing-masing bidang. Bidang politik dan stabilitas nasional mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 64,1%. Sementara sosial budaya sebesar 60,5% dan kepuasan di sektor kesehatan sebesar 60,0%.
"Sementara di bidang pendidikan 58% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah dan 31,2% tidak puas," ungkapnya.
Baca juga: DPR Desak Jokowi Tegur Menag yang Lontarkan Pernyataan Tidak Patut
Secara keseluruhan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam 2 tahun terkahir masih tinggi. Sebanyak 67% responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah.
"Tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi secara individu lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebanyak 68,4% publik mengaku puas dengan kinerja Jokowi dan 60,3% yang puas dengan kinerja Ma'ruf," ungkapnya.
Poltracking meggelar survei terhadap 1.220 responden pada 3-10 Oktober 2021. Survei secara tatap muka, pemilihan sampel secara acak, margin of error kurang lebih 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. (P-5)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved