DPR Desak Jokowi Tegur Menag yang Lontarkan Pernyataan Tidak Patut

PERNYATAAN menteri agama yang menyebut bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama dinilai menimbulkan polemik dan kontroversi. Pernyataan yang disampaikan dalam acara webinar RMI PBNU pada Rabu (20/10) tersebut tidak sepantasnya disampaikan oleh pejabat negara.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik pernyataan tersebut. Selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat. Dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia".

Pernyataan tersebut dinilainya tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan.

Baca juga: Wapres: Fikih Islam Bisa Berkontribusi Atasi Tantangan Pandemi

"Bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat".

Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, menteri agama diminta untuk menyampaikan permohonan maaf atau meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat. Itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat kita.

"Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan."

Sejalan dengan itu, menteri agama diminta untuk bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat. Akan lebih produktif, jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.

Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa. (OL-4)