Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) merosot. Hal itu dibandingkan dengan survei serupa pada Desember 2021 sebesar 72 persen.
“58,1 persen responden merasa cukup atau sangat puas dengan kerja Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Minggu (15/5)
Burhanuddin memerinci delapan persen responden mengaku sangat puas pada kinerja Jokowi. Kemudian 50,1 persen responden menjawab cukup puas.
Sementara itu, 29,1 persen responden mengatakan kurang puas dengan kinerja Kepala Negara. Kemudian yang merespons tidak puas sama sekali sebesar 6,1 persen dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Burhanuddin menyebut pandemi covid-19 menjadi alasan responden tidak puas terhadap Jokowi pada survei sebelumnya. Namun faktor ketidakpuasan responden beralih setelah kondisi covid-19 mulai terkendali.
“Yang jadi sumber ketidakpuasan adalah harga (barang) pokok meningkat,” papar dia.
Burhanuddin menuturkan faktor berikutnya, yakni bantuan dari pemerintah yang tidak merata. Contohnya distribusi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
“Penyebab lainnya soal lapangan kerja, pengangguran, hingga pemerintah dinilai gagal menangani mafia minyak goreng,” tutur dia.
Survei dilakukan terhadap 1.228 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Target populasi survei adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih, Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (OL-8)
Berdasarkan survei itu, Fernando menjelaskan secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar kepada penegakan hukum meski saat ini tengah mendapat sorotan.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved