Laksar Ganjar-Puan: Koalisi Tiga Partai Hanya Alat Bargaining Politik

DEWAN Pimpinan Cabang Laskar Ganjar-Puan (DPC LGP) Kabupaten Indramayu menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1443 H, Sabtu (14/5).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pembina LGP, H. Mochtar Mohamad,  serta Ketua Umum, Sekretaris Jenderal DPP LGP, jajaran Pengurus DPP LGP, DPD LGP Jabar & DPC LGP Indramayu.

Dalam acara tersebut, Mochtar mengatakan bahwa koalisi tiga partai Golkar, PPP dan PAN yang dinamai dengan Koalisi Indonesia Bersatu dinilai banyak pihak bukanlah Koalisi soal Pilpres 2024.

Sebaliknya, Koalisi tersebut dicurigai hanya alat bargaining (tawar-menawar) politik di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi.

"Pertemuan Ketum Tiga Partai sengaja diekspose agar ada kesan sebagai langkah awal koalisi untuk Pilpres 2024. Padahal patut kita curigai, bukan itu tujuan terbentuknya Koalisi ini," ujar Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan, Mochtar Mohamad.

Baca juga: Tiga Pemimpin Parpol Gelar Pertemuan untuk Bentuk Koalisi

Ia menduga bahwa, koalisi ini lebih cenderung memburu jabatan pada saat Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet.

"Bisa jadi nanti formasi baru reshuffle kabinet ada penambahan nama dari koalisi tersebut," kata Mochtar.

Kecurigaan Mochtar bukan tanpa dasar, sebab tiga Partai tersebut tidak punya jagoan mumpuni untuk ditandingkan pada Pilpres.2024.

Dari hasil survei terakhir yang dirilis Charta Politika misalnya, elektabilitas ketiga ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Bersatu rata-rata di bawah 1%.

Dengan fakta tersebut, Mochtar berkeyakinan bahwa, Koalisi Indoneia Bersatu bukanlah koalisi yang dipersiapkan untuk Pilpres 2024.

Bahkan ia tidak tanggung-tanggung memprediksi kalau koalisi tersebut hanya akan bertahan seumur jagung bila tidak ada kandidat calon presiden (capres) dari ketiga partai tersebut yang memiliki magnit atau perekat Koalisi.

"Koalisi semacam ini berpeluang tidak tahan lama dan bisa bubar di tengah jalan," ucap Mochtar.

Yang lebih riskan, menurut Mochtar, koalisi ini bisa saja tidak lolos mana kalau di bawa ke mekanisme partai masing-masing lantaran berpotensi memberikan dampak negatif pada parliamentary threshold partai bersangkutan.

Bahkan, Mochtar menilai ketua-ketua umum dari tiga partai berpotensi dilengserkan sebelum pemilu, jika langkah-langkah yang mereka ambil membahayakan partai.

"Risikonya masing-masing ketua umum partai yang berkoalisi bisa dilengserkan sebelum Pilpres 2024, karena bisa merugikan perolehan suara Partai," kata dia.

Selain itu, ia juga menyinggung bahwa, Koalisi Tiga Partai semata-mata gerbong kosong, sebab para pemilihnya cenderung memilih nama lain di luar Partainya. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan misalnya, jadi salah figur digemari pemilih Tiga Partai tersebut.

Survei yang dirilis Charta Politika menyebut, 26,8% pemilih Golkar, 16,7% pemilih PAN, dan 12% pemilih PPP memilih Ganjar Pranowo.

Sementara 24,1% pemilih Golkar, 38,9% pemilih PAN, dan 24,0% pemilih PPP memilih menjatuhkan pilihan politiknya kepada Anies Baswedan.

"Kalau melihat data survei carta politika tanggal 10 sampai dengan17 April 2022, pereperensi pemilih tiga partai ini tergerus oleh dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," tandasnya.

Kembali soal koalisi tiga partai, menurut Mochtar, bisa saja lahir atas sepengetahuan Jokowi. Apalagi koalisi ini lahir dari koalisi besar pemerintah. Jika itu yang terjadi, bisa saja hal ini dimainkan oleh satu anggota kabinet Jokowi.

Namun jika tidak diketahui, maka pantas bagi Jokowi me-reshuffle para pembantunya dalam hal ini menteri yang kinerjanya kurang memuaskan. 

"Pantas mereka di-reshuffle, karena persoalan ekonomi bangsa tahun ini  merupakan terparah sepanjang kepemimpinan Jokowi," tutur Mochtar

Dia menambahkan, seharusnya Kabinet Jokowi fokus mengatasi masalah ekonomi.

Mengacu pada data survei, terdapat tiga persoalan besar yang harus diatasi di antaranya masalah kenaikan harga bahan bahan pokok sampai 47,6 %, kemiskinan 22,1 %, dan pengangguran 11,1 %.

"Sedangkan yang merasakan kenaikan harga bahan bahan pokok 97 %," ujar  Ketua Dewan Pembina LGP.

Data ini menjadi peringatan kepada Kabinet Jokowi hati-hati menghadapi turbelensi politik kalau tidak fokus mengatasinya," ucap Mochtar.

Munculnya koalisi tiga partai yang lahir dari koalisi besar pemerintah, juga menunjukan kesan tidak solid dalam tubuh pemerintahan Jokowi dan ini merugikan pemerintah. 

"Kesan lain yang muncul kalau tiga partai yang telah membentuk koalisi tersebut tidak PD  (percaya diri) menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," pungkasnya. (RO/OL-09)