Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir menghadiri kegiatan 'Halalbihalal dan Peringatan 12 Mei Tragedi Trisakti, Aktivis 98 Keluarga Pejuang Reformasi', di Jakarta Kamis (12/5).
Erick mengtakan, tantangan bangsa Indonesia perlu dijawab oleh para aktivis 98. Seperti nilai-nilai reformasi berupa transparansi dan profesionalitas harus diwujudkan.
"Reformasi kalau di perusahaan sama dengan transformasi, demokrasi bicara transparan dan profesionalitas. Didasari itu kita juga sadari tantangan ke depan tentu bukan kita lupakan sejarah, tapi bagaimana kita bangun manusia Indonesia seutuhnya karena kemanusiaan jadi basis pengembangan negara," ujar Erick.
Ia menambahkan, kehadirannya dalam acara tersebut memperlihatkan kehadiran pemerintah di tengah isu kemanusiaan. Menurutnya, BUMN bukan bagian yang harus menghindari isu kemanusiaan. Erick mengingatkan kembali bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah bangsanya.
"Tentu konteksnya pemerintah selalu hadir, apalagi bicara kemanusiaan. Contoh misalnya ketika ada gempa bumi, banjir, karena itu kemanusiaan, BUMN sebagai satgas hadir," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, ia memberikan rumah kepada sejumlah keluarga korban Tragedi 12 Mei 98. Keluarga korban Tragedi Trisakti yaitu Herry Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie dan Hafidin Royan mendapat bantuan rumah dari pemerintah.
Bantuan itu diberikan melalui Kementerian BUMN dengan menunjuk PT Bank Tabungan Negara. Menurutnya, langkah memberikan bantuan rumah kepada keluarga korban tragedi 98 tidak berbeda dengan upaya memberikan bantuan beasiswa kepada sejumlah individu.
"Jadi, tidak ada bedanya, bagaimana kita membantu individu-individu apakah seperti beasiswa ataupun hari ini mengapresiasi pahlawan reformasi dengan perumahan itu. Tetap payungnya kemanusiaan, jangan dilihat payung secara politis," pungkasnya. (OL-8)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved