Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir menghadiri kegiatan 'Halalbihalal dan Peringatan 12 Mei Tragedi Trisakti, Aktivis 98 Keluarga Pejuang Reformasi', di Jakarta Kamis (12/5).
Erick mengtakan, tantangan bangsa Indonesia perlu dijawab oleh para aktivis 98. Seperti nilai-nilai reformasi berupa transparansi dan profesionalitas harus diwujudkan.
"Reformasi kalau di perusahaan sama dengan transformasi, demokrasi bicara transparan dan profesionalitas. Didasari itu kita juga sadari tantangan ke depan tentu bukan kita lupakan sejarah, tapi bagaimana kita bangun manusia Indonesia seutuhnya karena kemanusiaan jadi basis pengembangan negara," ujar Erick.
Ia menambahkan, kehadirannya dalam acara tersebut memperlihatkan kehadiran pemerintah di tengah isu kemanusiaan. Menurutnya, BUMN bukan bagian yang harus menghindari isu kemanusiaan. Erick mengingatkan kembali bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah bangsanya.
"Tentu konteksnya pemerintah selalu hadir, apalagi bicara kemanusiaan. Contoh misalnya ketika ada gempa bumi, banjir, karena itu kemanusiaan, BUMN sebagai satgas hadir," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, ia memberikan rumah kepada sejumlah keluarga korban Tragedi 12 Mei 98. Keluarga korban Tragedi Trisakti yaitu Herry Hartanto, Elang Mulia Lesmana, Hendriawan Sie dan Hafidin Royan mendapat bantuan rumah dari pemerintah.
Bantuan itu diberikan melalui Kementerian BUMN dengan menunjuk PT Bank Tabungan Negara. Menurutnya, langkah memberikan bantuan rumah kepada keluarga korban tragedi 98 tidak berbeda dengan upaya memberikan bantuan beasiswa kepada sejumlah individu.
"Jadi, tidak ada bedanya, bagaimana kita membantu individu-individu apakah seperti beasiswa ataupun hari ini mengapresiasi pahlawan reformasi dengan perumahan itu. Tetap payungnya kemanusiaan, jangan dilihat payung secara politis," pungkasnya. (OL-8)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved