Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENEGAK hukum diminta fokus pada penanganan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Mereka diminta tak terpengaruh berbagai isu yang berkembang usai penetapan tersangka.
"Saya pikir aparat penegak hukum fokus saja di kasus korupsinya," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4)
Setidaknya ada sejumlah isu yang berkembang usai penetapan tersangka kasus korupsi ekspor CPO. Di antaranya, aliran dana untuk penundaan Pemilu 2024 dan pencapresan.
"Nah kalau toh itu memang ada hal seperti itu (aliran dana ekspor CPO untuk penundaan Pemilu 2024 dan pencapresan) nanti pas pembuktian-pembuktian akan keluar (terbukti) sendiri," ungkap dia.
Selain itu, dia menyampaikan wacana penundaan Pemilu 2024 baru sebatas wacana. Belum ada proses politik yang dilakukan di MPR.
Ia pun mempersilahkan jika aparat penegak hukum ingin mendalami berbagai isu tersebut. Sehingga, diketahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. "Silakan aja aparat penegak hukum kalau memang dapat dibuktikan, diambil langkah langkah lebih lanjut," pungkas politisi Gerindra itu. (OL-8)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved