KPU Perkirakan Kebutuhan Anggaran untuk Pemilu 2024 di Tahun ini Capai Rp8 Triliun

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI masih terus melakukan finalisasi anggaran pemilihan umum (pemilu) 2024 untuk dikonsultasikan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. KPU RI mengajukan besaran anggaran pemilu untuk tahun jamak dari 2022 hingga 2024 Rp76 triliun. Namun, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan anggaran itu masih terus disisir guna efisiensi. 

Yulianto mengatakan, untuk anggaran pemilu tahun 2022, KPU RI mengusulkan sebesar Rp8 triliun atau 10% dari total anggaran yang akan dicairkan. Anggaran itu, akan digunakan antara lain untuk pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang akan dimulai Agustus 2022. 

Selain itu, verifikasi partai politik serta pembentukan badan ad hoc. KPU, terangnya, berharap usulan anggaran dapat disetujui besama setelah hari raya Idul Fitri. 

"Asumsinya dari Rp76 triliun, untuk kebutuhan tahun 2022 sebesar Rp8 triliun," ujarnya ditemui di sela-sela buka bersama di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/4). 

Baca juga : Cegah Korupsi, Kemendagri Imbau Pemda Perhatikan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Saat ini, ujar dia, KPU RI masih fokus merancang tahapan pemilu 2024 yang akan dibahas dalam waktu dekat bersama DPR dan pemerintah. Setelah tahapan dan jadwal pemilu ditetapkan, imbuhnya, anggaran menyusul untuk dibahas. 

Adapun upaya efisiensi yang dilakukan KPU RI antara lain mengalokasikan anggaran perbaikan kantor KPU di daerah yang saat ini masih sewa serta menunda pembelian tanah untuk kantor. 

"Seperti kita kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah beberapa kabupaten, kota dan provinsi yang sudah kita alokasikan ya. Nanti kita kerja sama difasilitasi pemerintah daerah setempat," imbuhnya. 

Diakui Yulianto, ada beberapa kantor KPU di daerah yang membutuhkan perbaikan dan perawatan. Kebutuhan itu, ujarnya, tetap dianggarkan. Tetapi, KPU juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bersedia memberi instruksi pada pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi sarana dan prasarana. (OL-7)