Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOLABORASI Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam membentuk holding industri pertahanan Defend ID memantik komentar di ruang publik. Kerja sama Prabowo dan Erick Thohir dinilai cocok berlanjut menuju Pilpres 2024.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai pencalonan Prabowo Subianto dan Erick Thohir sebagai pasangan di Pilpres 2024 bisa menjadi duet maut. Prabowo-Erick dinilai bisa menjadi pasangan yang memiliki peluang besar di Pilpres 2024.
"Keduanya (Prabowo-Erick) dipasangkan adalah langkah tepat sebagai alternatif dan peluang untuk menjadi dicalonkan sangat besar,” ujar Emrus dalam keterangan yang diterima, Jumat, (22/4).
Keduanya, baik Erick Thohir dan Prabowo Subianto sendiri adalah nama nama yang kerap menghiasi top of mind survei nasional dengan tajuk Capres Indonesia dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Sehingga tak banyak pihak yang terkejut apabila keduanya benar-benar akan berpasangan di Pilpres 2024.
Bahkan dalam sebuah simulasi duet Erick Thohir dan Prabowo Subianto mampu memenangi Pilpres. Berdasarkan simulasi survei Indikator Politik duet Prabowo-Erick unggul dalam simulasi tiga pasangan lainnya dengan 31,8. Disusul Anies-AHY 29,2 persen, dan Ganjar-Puan dengan 26,9 persen.
Terlebih menurut Emrus, baik Prabowo dan Erick Thohir memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Jokowi. Dalam hal politik, Erick Thohir pernah dimenjalankan tugas sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, sementara Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan pernah mengikuti kontestasi Pilpres.
"Sosok Erick Thohir dekat dengan Jokowi, sosok Prabowo dekat dengan Jokowi. Dua sosok ini sangat dekat dengan Jokowi," jelasnya.
Selain itu, keduanya terbukti menjadi figur sentral dalam kabinet Indonesia kerja di bidang masing-masing. Baik Prabowo maupun Erick Thohir selalu menjadi kepercayaan presiden dalam menjalankan tugas-tugas strategis negara.
“Mengingat keduanya diberikan sebuah jabatan yang strategis, baik itu BUMN maupun pertahanan. Di mana di suatu negara, jabatan tersebut diberikan kepada orang yang sangat dipercayai presiden,” ungkap Emrus.
Emrus menambahkan, peluang keduanya untuk maju di Pilpres juga sangat besar dan terbuka lebar. Lantaran dalam Pilpres nanti, sosok Jokowi berpotensi menjadi ‘king maker’ untuk menentukan Pilpres 2024. “Di 2024, Jokowi masih punya pengaruh kuat untuk memberikan pandangan-pandangannya,” tutup Emrus. (RO/OL-15)
Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) menggelar ajang apresiasi Ciputra Golfpreneur Awards 2026 di Jakarta, Kamis (12/3).
Erick menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik
VAP memberanikan diri membongkar trauma yang selama ini dipendamnya karena posisi terduga pelaku yang memiliki kuasa besar sebagai pelatih sekaligus ketua pengurus provinsi.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Menpora menyatakan dukungannya terhadap langkah FPTI yang mendampingi serta memfasilitasi lima atletnya.
Langkah konkret di sektor kepemudaan akan diwujudkan melalui "Youth Camp" yang menjadi wadah sinergi seluruh program kepemudaan antara pusat dan daerah.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved