Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR, Puan Maharani, dinilai memahami masalah kebangsaan yang terjadi saat ini. Hal tersebut nampak dari sikap dan responsnya dalam beragam isu bernegara.
Hal ini dikatakan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta), Danis TS Wahidin.
Danis juga mengatakan sikap dan penyataan Puan terhadap kebijakan pemerintah sudah tepat dan menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPR RI .
"Sikap politik dan responsnya dalam beragam isu menunjukkan hal ini. Dia merespons beragam isu kebangsaan seperti masalah riil rakyat tentang kelangkaan minyak goreng, dan harga pangan selama ramadhan. Artinya dia paham masalah kebangsaan yang terjadi di masyarakat," jelas Danis, Jumat (22/4).
Danis juga menyebut masalah kelangkaan minyak goreng misalnya adalah masalah yang langsung dirasakan masyarakat. Dengan Puan merespons isu ini, artinya dia paham tugasnya selaku legislatif.
Puan menyuarakan aspirasi rakyat dan diteruskan pada pemerintah. Hal ini akhirnya membawa DPR menjadi mitra kritis pemerintah. "Puan juga tak segan mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang tak tepat," kata Danis.
Baca juga: UU TPKS Hadiah di Hari Kartini Bagi Perempuan Indonesia
Danis menyebut Puan menjadi simbol perempuan yang sukses dalam dunia politik. Stigma bahwa perempuan secara kapasitas dibawah laki-laki dipatahkan olehnya.
"Puan dalam konteks ini sangatlah positif. Kepemimpinannya di DPR dan kepahaman dia akan masalah kebangsaan adalah simbol inspirasi bagi perempuan Indonesia," tegasnya.
Sebagai informasi, Puan cukup aktif dalam merespons beragam isu kebangsaan dalam kapasitasnya selaku Ketua DPR.
Terkait isu kelangkaan minyak goreng, politikus PDIP ini mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berani mengusut tuntas hingga ke akarnya seluruh oknum-oknum yang terlibat dalam mafia minyak goreng. Langkah ini agar kejadian kelangkaan minyak goreng tak terjadi lagi di Indonesia.
Menurut dia, kelangkaan minyak goreng tak boleh terjadi lagi, karena mengingat Indonesia merupakan negara terbesar penghasil kelapa sawit di dunia. (RO/OL-09)
Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan duka mendalam atas wafatnya Try Sutrisno. Ia mengenang Wapres Ke-6 RI tersebut sebagai sosok hangat dan bersahaja.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved