Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR, Puan Maharani, dinilai memahami masalah kebangsaan yang terjadi saat ini. Hal tersebut nampak dari sikap dan responsnya dalam beragam isu bernegara.
Hal ini dikatakan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta), Danis TS Wahidin.
Danis juga mengatakan sikap dan penyataan Puan terhadap kebijakan pemerintah sudah tepat dan menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPR RI .
"Sikap politik dan responsnya dalam beragam isu menunjukkan hal ini. Dia merespons beragam isu kebangsaan seperti masalah riil rakyat tentang kelangkaan minyak goreng, dan harga pangan selama ramadhan. Artinya dia paham masalah kebangsaan yang terjadi di masyarakat," jelas Danis, Jumat (22/4).
Danis juga menyebut masalah kelangkaan minyak goreng misalnya adalah masalah yang langsung dirasakan masyarakat. Dengan Puan merespons isu ini, artinya dia paham tugasnya selaku legislatif.
Puan menyuarakan aspirasi rakyat dan diteruskan pada pemerintah. Hal ini akhirnya membawa DPR menjadi mitra kritis pemerintah. "Puan juga tak segan mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang tak tepat," kata Danis.
Baca juga: UU TPKS Hadiah di Hari Kartini Bagi Perempuan Indonesia
Danis menyebut Puan menjadi simbol perempuan yang sukses dalam dunia politik. Stigma bahwa perempuan secara kapasitas dibawah laki-laki dipatahkan olehnya.
"Puan dalam konteks ini sangatlah positif. Kepemimpinannya di DPR dan kepahaman dia akan masalah kebangsaan adalah simbol inspirasi bagi perempuan Indonesia," tegasnya.
Sebagai informasi, Puan cukup aktif dalam merespons beragam isu kebangsaan dalam kapasitasnya selaku Ketua DPR.
Terkait isu kelangkaan minyak goreng, politikus PDIP ini mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berani mengusut tuntas hingga ke akarnya seluruh oknum-oknum yang terlibat dalam mafia minyak goreng. Langkah ini agar kejadian kelangkaan minyak goreng tak terjadi lagi di Indonesia.
Menurut dia, kelangkaan minyak goreng tak boleh terjadi lagi, karena mengingat Indonesia merupakan negara terbesar penghasil kelapa sawit di dunia. (RO/OL-09)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved