Megawati Pemekaran Daerah Bentuk Stagnasi Pemerintah Tingkatkan Potensi Daerah

KETUA Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mengkritik program pemekaran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan potensi daerah. Langkah tersebut dianggap sebagai kebuntuan pemerintah dalam meningkatkan potensi daerah.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini mengajukan tiga rancangan undang-undang (RUU) pemekaran pemerintahan daerah di Pulau Papua. Yakni RUU Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

"Pak Tito (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) mohon maaf, saya melihat adanya stagnasi atau kebingungan bagaimana untuk bangkitkan potensi daerah mereka yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran," kata Megawati saat dikutip dari YouTube BRIN Indonesia, Rabu (20/4)

Presiden kelima Indonesia itu mengatakan faktor utama pemekaran baru bisa dilakukan jika ada potensi di suatu wilayah. Upaya tersebut juga harus melalui kajian.

"Kalau sebuah daerah sudah berani pemekaran, saya mengerti pemekaran diizinkan kalau ada wilayah, ada aspirasi. Tapi sebenernya yang paling penting keekonomian daerah tersebut ada tidak potensinya?" ungkap dia.

Dia pun meminta BRIN melakukan riset tentang potensi ekonomi wilayah yang melakukan pemekaran. Sehingga, diketahui apakah wilayah tersebut layak dimekarkan atau tidak.

"Saya sangat practical saja bukankah demikian seharusnya pemda terlihat jelas PAD itu bisa meningkat atau tidak, peningkatan dari mana? dari potensi daerah yang diangkat jadi kegunaan daerah tersebut," pungkas Ketua Umum PDIP itu (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Polycarpus