Selasa 19 April 2022, 12:56 WIB

Puan Imbau Sudahi Wacana Penundaan Pemilu

Anggi Tondi Martaon | Politik dan Hukum
Puan Imbau Sudahi Wacana Penundaan Pemilu

MI/ Seno
Ilustrasi

 

DPR meminta seluruh pihak menyudahi bicara penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, masih ada pihak yang bicara terkait wacana tersebut hingga beberapa waktu terakhir.

Wacana penundaan pemilu yang sempat mencuat dinilai sudah pupus. Pasalnya, selain Presiden Joko Widodo yang menegaskan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, mayoritas partai politik juga menegaskan menolak penundaan pemilu.

"Kita sudahi saja jadi ya, kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu (penundaan Pemilu 2024)," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4).

Eks Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta agar seluruh pihak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta agar wacana penundaan Pemilu 2024 tak dibicarakan lagi.

Arahan tersebut juga ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Tahapan awal pesta demokrasi tingkat nasional dimulai pada Juni 2022.

"Presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan," ungkap dia.

Dia pun meminta seluruh pihak membantu kelancaran pelaksanaan setiap tahapan Pemilu 2024. Sehingga, agenda lima tahunan Indonesia itu berjalan lancar. 

"Kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada," ujarnya.

Hal senada disampaikan peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA Adjie Alfaraby. Menurutnya, pemerintah dan elite politik sudah melihat secara nyata resistensi publik terhadap isu penundaan pemilu melalui berbagai demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah. 

"Berbagai survei juga menunjukkan, mayoritas publik memang menolak penundaan pemilu," tandasnya.

Sementara peneliti BRIN Siti Zuhro menilai, peran kepemimpinan Presiden harus bisa dirasakan rakyat. Sebab, dengan sistem presidensil dan pemilihan secara langsung memang mensyaratkan presiden mampu menunjukkan tanggungjawabnya kepada rakyat.

"Jadi, isu presiden 3 periode dan tunda pemilu sangat rentan menimbulkan ancaman terhadap persatuan Indonesia (sila ketiga Pancasila). Siapa pun yang ingin memaksakan kehendak tersebut, bisa dimaknai pelanggar konstitusi Indonesia dan mengkhianati semangat gerakan reformasi 1998,” tandasnya. (OL-8)

 

 

 

Baca Juga

MI/ Susanto

Kejagung Periksa Dua Pegawai BUMN terkait Korupsi Dua Palma

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 23:18 WIB
Estimasi kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditimbulkan kasus Duta Palma mencapai Rp78...
MI/Susanto

Kejagung Periksa Lima Saksi Korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk

👤Sri Utami 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 22:07 WIB
DIREKTUR Utama PT Waskita Beton Precast Tbk FX Purbayu Ratsunu (FPR) diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan...
dok.ist

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB
KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban KPK dalam sidang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya