Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR meminta seluruh pihak menyudahi bicara penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, masih ada pihak yang bicara terkait wacana tersebut hingga beberapa waktu terakhir.
Wacana penundaan pemilu yang sempat mencuat dinilai sudah pupus. Pasalnya, selain Presiden Joko Widodo yang menegaskan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, mayoritas partai politik juga menegaskan menolak penundaan pemilu.
"Kita sudahi saja jadi ya, kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu (penundaan Pemilu 2024)," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/4).
Eks Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta agar seluruh pihak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta agar wacana penundaan Pemilu 2024 tak dibicarakan lagi.
Arahan tersebut juga ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Tahapan awal pesta demokrasi tingkat nasional dimulai pada Juni 2022.
"Presiden sudah menyatakan bahwa proses tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan," ungkap dia.
Dia pun meminta seluruh pihak membantu kelancaran pelaksanaan setiap tahapan Pemilu 2024. Sehingga, agenda lima tahunan Indonesia itu berjalan lancar.
"Kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan tahapan yang ada," ujarnya.
Hal senada disampaikan peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA Adjie Alfaraby. Menurutnya, pemerintah dan elite politik sudah melihat secara nyata resistensi publik terhadap isu penundaan pemilu melalui berbagai demonstrasi mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah.
"Berbagai survei juga menunjukkan, mayoritas publik memang menolak penundaan pemilu," tandasnya.
Sementara peneliti BRIN Siti Zuhro menilai, peran kepemimpinan Presiden harus bisa dirasakan rakyat. Sebab, dengan sistem presidensil dan pemilihan secara langsung memang mensyaratkan presiden mampu menunjukkan tanggungjawabnya kepada rakyat.
"Jadi, isu presiden 3 periode dan tunda pemilu sangat rentan menimbulkan ancaman terhadap persatuan Indonesia (sila ketiga Pancasila). Siapa pun yang ingin memaksakan kehendak tersebut, bisa dimaknai pelanggar konstitusi Indonesia dan mengkhianati semangat gerakan reformasi 1998,” tandasnya. (OL-8)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Kusmana ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Sukabumi pada 20 September 2023
Bey menerima langsung Keputusan tersebut dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.
PEMERINTAH Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengukuhkan perpanjangan 2 tahun masa jabatan 59 kepala desa (kades).
Perpanjangan masa jabatan kepala desa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3/2024 tentang Desa.
Sesuai SK tersebut, jabatan Aries Agung Paewai sebagai Pj Walikota Batu diperpanjang hingga maksimal satu tahun sejak surat diterbitkan. Atau tepatnya hingga tanggal 7 Januari 2025 mendatang.
POLISI diminta segera menahan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri usai resmi diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved