LGP: Soal Big Data Picu Suhu Politik Kian Panas Jelang Pemilu 2024

KETUA Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad, menyebutkan beberapa waktu terakhir suhu politik di Indonesia kian memanas dengan isu big data dan perpanjangan masa jabatan rresiden tiga periode.

Hal inipun membuat sejumlah elemen mahasiswa pada 11 April 2022 lalu melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR Senayan Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya menolak penundaan Pemilu 2024, 

Mahasiswa juga menolak amandemen UUD 1945 yang berpotensi digunakan untuk mengubah konstitusi terkait batas masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Hal ini dipicu tentang wacana Penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik. Terlebih pernyataan salah satu Menko soal 'Big Data' yang membuat situasi semakin meruncing," ujar Mochtar Mohamad, dalam keterangan pers, Kamis (14/4).

Ia memprediksi jelang tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Juni 2022 situasi akan semakin memanas dengan berbagai isu yang sengaja hendak membuat kegaduhan politik dan ekonomi dengan maksud tujuan tertentu.

Baca juga :  Dukungan NasDem ke Jokowi Berakhir di 2024

"Pertengahan tahun analisa kami situasi politik makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu," ungkap Mochtar Mohamad. 

Oleh sebab itu, menurut Mochtar Mohamad, Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle terhadap menterinya yang sudah tidak fokus membantu pemulihan ekonomi nasional dan malah justru membuat isu yang memancing kegaduhan di masyarakat.

"Pernyataan soal penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi. Ini akan membuat suhu politik semakin memanas. Menteri yang membuat isu-isu demikian perlu di reshuffle  kalau tidak, bisa jadi pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun ini," tegas Mochtar Mohamad.

Dalam kesempatan itu, Mochtar mengadakan acara buka puasa Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ganjar - Puan (DPP LGP) dan membentuk Brigade Laskar Ganjar - Puan di Graha SS Grand Galaxi Kota Bekasi, Jawa Barat

Laskar Ganjar-Puan (LGP) akan membentuk Brigade LGP 2 Batalion di semua daerah yang dimulai dari Bekasi target per kota atau kabupatemn1 batalion yang terlatih.

"Di Bekasi masing-masing 600 orang. Sedangkan DKI dan Jawa Barat, Insha Allah April, Mei selesai terbentuk," tutur Mochtar.

Sementara itu, Ketua Umum LGP, Nawang Andi Kusuma menyoroti semua aset kekayaan negara perlu dilindungi dan pemerintah perlu memastikan jangan sampai investasi yang dibuat justru malah merugikan negara.

"Kita perlu lindungi aset kekayaan negara. BPK dan KPK perlu mengevaluasi kerjasama investasi (KSI) dengan asing  agar tidak sampai merugikan negara," kata Nawang. (RO/OL-09)