Hari ke 20 Aktivis dan Mahasiswa Minta Ratu Koridor dan Oknum Aparat Ditindak

MASSA dari Jaringan Aktivis  Indonesia kembali melakukan aksi di depan DPR - MPR RI sambil membagikan takjil kepada pengendara roda dua dan roda empat yang melintas. Selain berbagi takjil, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan para oknum perwira tinggi yang terlibat mafia batu bara di Kalimantan Timur.

Pantauan di lokasi, para pengguna roda dua dan roda empat ikut antri untuk memperoleh takjil gratis dari Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) dan Mahasiswa Lingkar Nusantara dengan beberapa gerobak makanan dari para pelaku UMKM yang makananya dibagikan kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk berbuka puasa.

Ketua umum JARAK Indonesia Donny Manurung menjelaskan bahwa unjuk rasa yang dapat dibilang cukup berbeda ini mereka gelar dalam rangka ingin meminta doa dan dukungan kepada masyarakat umum dengan cara membagi-bagikan makanan berbuka puasa, pihaknya berharap agar doa dan dukungan masyarakat umum bisa mempercepat ditangkapnya TP orang yang disebut-sebut sebagai mafia batubara dengan julukan "Ratu Koridor".

"Aksi kami ini adalah aksi yang ke 20 kali, masih dengan niat dan tujuan yang sama, yakni ingin meminta doa dan dukungan  masyarakat, agar Tan Paulin si mafia batu bara bergelar Ratu Koridor ini segera ditangkap,"vkata Donny Manurung, Kamis (14/4) di depan Gedung DPR-MPR RI.

Menurut Donny aktivitas pertambangan yang sudah jelas ilegal yang hingga saat ini masih dilakukan oleh TP seperti tak tersentuh oleh hukum, pihaknya menduga ada oknum-oknum petinggi dari TNI/Polri yang terlibat untuk membekingi aktivitas pertambangan TP. Menurut Donny, pihaknya bersama rekan rekan lain yang konsisten melakukan aksi meminta ketegasan dari Kapolri dan Panglima TNI agar segera melakukan penyelidikan dan mencopot para oknum perwira tinggi yang terlibat dalm aktivitas mafia batu bara TP  

"Orang ini sudah disebut namanya di dalam rapat DPR bersama Kementrian ESDM, tapi kok sampai saat ini masih bisa bergerak bebas, seperti tak tersentuh hukum, kami curiga berat ada oknum pejabat tinggi, oknum perwira tinggi berbintang dari TNI/Polri yang terlibat membekingi si Ratu Koridor ini, maka dari itu kami meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI agar segera melakukan penyelidikan dan mencopot seluruh oknum-oknum jenderal baik itu bintang 3, bintang 2, atau bintang 1 yang bermain-main bersama TP ini" tegas Donny.

Selain itu Donny juga meminta Menteri ESDM agar segera mencabut IUP yang dimiliki oleh TP karena aktivitas pertambangannya dinilai sudah banyak merusak infrastruktur dan merugikan masyarakat Kalimantan Timur.

"TP ini sebenarnya punya IUP juga, tapi itu cuman dijadikan modus saja untuk melancarkan bisnis busuknya, jalanan dan infrastruktur umum di daerah dekat tambangnya ini banyak yang hancur dan tidak diperbaiki lagi, apalagi alamnya, abis dia gali gak ada tuh Reklamasi, akhirnya masyarakat sekitar yang menderita, oleh karena itu kami menuntut kepada Kementrian ESDM agar IUP yang dipegang oleh TP ini segera dicabut" jelas Donny.

Pihaknya juga meminta kepada Dirjen Pajak agar segera menyelidiki dan mengungkap kejahatan dan penggelapan pajak oleh TP.

"Tak hanya soal IUP saja, aktivitas pertambangan ilegal dari TP ini selain menyiksa rakyat sekitar lokasi tambangnya, juga sudah sangat merugikan negara, bayangkan berapa triliun tiap bulan ya yang bisa di raup oleh TP ini, dan itu sama sekali tidak disentuh pajak, kebayang dong kerugian negara sebesar apa, makanya kami juga minta kepada Dirjen pajak agar ikut bergerak, selidiki dan ungkap kejahatan dan penggelapan pajak dari Tan Paulin ini" pungkas Donny. (OL-13)

Baca Juga: Dukungan NasDem ke Jokowi Berakhir di 2024