Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PIMPINAN DPR RI menemui massa aksi yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Kompleks Parlemen.
Pimpinan DPR tersebut yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk F. Paulus. Dalam orasinya di atas mobil komando, Dasco menekankan DPR akan menampung aspirasi massa, terutama terkait penolakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Kami berkomitmen menyampaikan ke pemerintah tuntutan mahasiswa akan kami sampaikan kepada pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya," kata Dasco dalam orasinya yang disambut tepuk tangan dari seluruh mahasiswa, di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).
Dasco menekankan di depan massa aksi, bahwa DPR dan MPR RI telah sepakat untuk tidak melakukan penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan perintah konstitusi.
"Yang paling penting adalah DPR RI dan MPR RI tidak akan melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak akan dilanjutkan," tegasnya.
Baca juga: DPR Minta Kebijakan Kurikulum Harus Didahului Kajian Ilmiah
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini juga menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan Pemerintah soal waktu Pemilu yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Dasco menekankan tidak ada penundaan Pemilu.
"DPR RI, KPU dan Pemerintah bersepakat untuk menjalankan pemilu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, tidak akan ada penundaan. Pada hari Selasa besok akan ada pelantikan KPU baru. Maka proses tahapan pemilu akan berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.
Soal tuntutan harga pokok pun, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ITU berkomitmen akan mengawasi agar bahan-bahan pokok tidak naik menjelang hari raya Lebaran.
Dikutip dari akun sosial media BEM SI, terdapat empat tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. (RO/OL-09)
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Program beasiswa ini adalah bentuk penghormatan UBSI terhadap nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi karakter bangsa.
Antusias membaktikan diri terjun ke desa, mahasiswa berbagai perguruan tinggi patahkan citra negatif Gen Z. Seperti apa cerita kiprah mereka?
Itu merupakan wujud nyata kolaborasi atau kerjasama perguruan tinggi dan masyarakat untuk mengangkat potensi lokal.
Mahasiswa diajak untuk memahami konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi, pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, serta mengenali risiko dan peluang dalam dunia keuangan digital.
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
Pameran ini merefleksikan bagaimana gagasan mahasiswa mulai bergema di luar ruang kuliah dan memasuki industri, komunitas, dan budaya yang lebih luas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved