MAHKAMAH Agung (MA) memutus bebas Fakhri Hilmi, Kepala Departemen Pengawasan Pasal Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2014-2017 yang menjadi terdakwa skandal megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero). Melalui putusan Nomor 1052 K/Pid.Sus/2022, majelis hakim menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Putusan tersebut diketok pada 31 Maret 2022 oleh hakim ketua Desnayeti dan Soesilo serta Agus Yunianto sebagai hakim anggota. Dengan ditolaknya permohonan kasasi jaksa, hakim sekaligus mengabulkan permohonan kasasi Fakhri dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.
Menurut juru bicara MA Andi Samsan Nganro putusan kasasi itu menyebut Fakhri dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan sekunder.
"Membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum," sebutnya melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Kamis (7/4).
"Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya," sambung Andi.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat Fakhri telah menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ini didasarkan pada Peraturan OJK Nomor 1/PDK.02/2014. Oleh karena itu, Fakhri dinyatakan tidak terbutki melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kendati demikian, putusan majelis hakim tidak bulat. Agus Yunianto sebagai hakim ad hoc mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat, yakni menyatakan Fakhri terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: Jokowi Dinilai Mampu Wujudkan Kehidupan Pluralisme
Di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Fakhri dihukum pidana penjara 6 tahun dan denda Rp200 juta. Adapun di tingkat banding, hukuman itu sekadar diubah lamanya penjara, menjadi 8 tahun penjara.
Sebelumnya, MA telah menjatuhkan putusan kasasi untuk enam terdakwa Jiwasraya lainnya. Mereka adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.
Berikutnya ada nama terpidana Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
Benny dan Heru dihukum pidana penjara seumur hidup, sementara Hary, Hendrisman, dan Joko dihukum penjara 20 tahun. Sedangkan Syahmirwan harus mendekam di penjara selama 18 tahun.
Diketahui, rasuah Jiwasraya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun. (OL-4)
