Selasa 05 April 2022, 12:42 WIB

Terkait Vonis Mati Herry Wirawan, Kejagung Tunggu Upaya Terdakwa

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Terkait Vonis Mati Herry Wirawan, Kejagung Tunggu Upaya Terdakwa

ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan (pakai rompi merah).

 

PENGADILAN Tinggi (PT) Bandung menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Herry Wirawan, pelaku pemerkosa 13 santriwati di Bandung.

Vonis mati tersebut diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Tak hanya itu, Herry juga diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam, namun biaya restitusi itu jika ditotalkan mencapai Rp300 juta.

Menanggapi hal itu. Kapuspenkum Kejagung Putut Ketut Sumedana mengatakan bahwa secara kelembagaan pihaknya menghormati putusan pengadilan.

“Yang kedua, Kejaksaan Agung mengapresiasi tugas-tugas pelaksaanan penuntut umum di daerah, karena telah terakomodirnya semua tuntutan dan pertimbangan yang dibuat oleh jaksa, telah kemudian dalam putusan pengadilan tinggi,” ujar Ketut, Selasa (5/4).

Baca juga: Pengadilan Tinggi Bandung Kabulkan Banding Hukuman Mati Herry Wirawan

Kini, kata Ketut, pihak Kejagung menunggu upaya apa yang akan dilakukan oleh terdakwa, apakah menerima atau mengajukan upaya hukum lain.

Sebelumnya, vonis hukuman mati yang diketok Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Herry Wirawan, yang terbukti memperkosa 13 santriwati di Bandung, disambut positif sejumlah pihak.

Praktisi hukum Januardi Haribowo menilai putusan PT Bandung tersebut layak mendapatkan apresiasi, dengan mempertimbangkan jumlah korban dan efek yg ditimbulkan oleh pelaku sungguh luar biasa sehingga cukup alasan untuk dapat dikenakan hukuman pidana maksimal.

Menurut Januardi, penerapan hukum pidana maksimal Pasal 76D UU 35/2014 (UU Perlindungan Anak) wajar diberlakukan jika mengakibatkan dampak serius terhadap korban, antara depresi berkepanjangan, beberapa diantaranya bahkan melahirkan anak.

"Terlebih, pelaku berkedok sebagai pendidik, suatu profesi yg seharusnya mengemban kepercayaan dan tanggung jawab yang tinggi. Sehingga ketegasan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dapat dimaknai sebagai tegaknya supremasi dan kepastian hukum bukan hanya kepada masyarakat namun juga bagi dunia pendidikan," jelas Januardi dalam keterangan yang diterima, Senin (4/4). (Ykb/OL-09)

Baca Juga

MI/Adi Maulana Ibrahim

Prabowo: Militer UEA Berbasis Pemuda-Pemudi Negara

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 30 Juni 2022, 11:34 WIB
Prabowo mendatangi UEA untuk kunjungan kerja dan menyempatkan berkunjung ke Zayed Military University di Abu...
Ist/DPR

DPR: Pemekaran DOB Tiga Provinsi di Papua Didanai APBN

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 30 Juni 2022, 10:43 WIB
Guspardi Gaus menepis kekhawatiran dari pakar otonomi daerah yang menyangsikan pembentukan tiga provinsi baru di Papua bisa menjadi daerah...
MI/ Moh Irfan

Gelar Paripurna, Tidak Ada Agenda Pengesahan Revisi KUHP

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Kamis 30 Juni 2022, 10:31 WIB
Rapat Paripurna DPR kali ini mengambil keputusan pengesahan sejumlah provinsi baru. Namun tidak ada pengesahan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya