Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani bertandang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kedatangan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu untuk memperat kerja sama dan silaturahmi.
Kehadiran Puan ke Kantor PBNU di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022) didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Yaitu Ahmad Basarah, Utut Adianto, Said Abdullah dan Diah Pitaloka.
Puan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, dan jajaran pimpinan PBNU lainnya.
“Terima kasih atas pertemuan silaturahmi yang hangat, kami sepakat untuk menjaga harmoni keseimbangan antara seluruh umat beragama. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional,” ujar Puan usai pertemuan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengaku mendatangi Kantor PBNU karena ingin meneruskan jejak sang kakek, Presiden Pertama Indonesia Soekarno, dan juga ibunya, Megawati Soekarnoputri. Puan menyatakan, keluarganya mempunyai kedekatan dengan para tokoh NU.
“Insyaallah ini menjadi tugas saya untuk melanjutkan silaturahmi keluarga besar Bung Karno dengan PBNU,” ucapnya.
Ditambahkan Puan, kedatangannya ke PBNU juga sekaligus sebagai bentuk merajut kerja sama dalam upaya membangun bangsa dan negara. Ia menegaskan, semua anak bangsa harus saling bergandengan tangan untuk membuat Indonesia semakin besar.
“Kami datang ke sini selain silaturahmi tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa itu harus dilakukan secara gotong-royong,” jelas Puan.
Di sisi lain, sejarah kedekatan PDIP dengan PBNU pun diharapkan bisa terus dipertahankan. Puan mengatakan, PDIP dan PBNU memiliki satu visi dan misi yang sama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“NU bersama dengan PDIP tentu saja mempunyai konstituen yang sama yaitu wong cilik. Karenanya kami berharap ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PDIP dengan NU bisa bersama kami sinergikan, bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah,” papar mantan Menko PMK itu.
“Dan sebagai partai politik, kami bersama dengan PBNU dapat tetap menjaga NKRI dan didasarkan nilai-nilai Pancasila yang harus kami implementasikan dengan seluruh hati rakyat Indonesia,” lanjut Puan.
Ketua DPR pun menyinggung mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang masih ada di Indonesia. Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu membantu penanganan pandemi Covid-19.
“Komitmen ini harus bersama-sama kita lakukan untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera, dan konkret dalam melaksanakan hal-hal yang kami lakukan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Puan turut menjawab pertanyaan wartawan terkait isu Pemilu 2024. “Posisi DPR sesuai mekanisme DPR dan pemerintah sudah sepakat pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” tegas Puan.
Kemudian terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Puan memastikan DPR terus berkomitmen untuk cepat menyelesaikannya. “Besok Insyaallah akan ada Rapim dan Bamus, bukan hanya terkait RUU TPKS tapi termasuk agenda lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Gus Yahya sebagai Ketum PBNU memberikan apresiasi atas kedatangan Puan. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus terus diupayakan bersama antara PBNU dan DPR dan PDIP.
“Kita mencapai banyak kesepahaman bagaimana kita saling berbagi tugas dan sekaligus juga bersinergi satu sama lain agar apa masalah-masalah nyata yang dirasakan rakyat bisa lebih efektif dicarikan jalan keluarnya,” terang Gus Yahya. (RO/OL-10)
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved