Tolak Penundaan Pemilu, Pemerintah Dituntut Pembuktian

KEPALA Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengapresiasi sikap pemerintah yang menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Namun itu saja dinilai tidak cukup sehingga membutuhkan pembuktian dengan meminta seluruh partai pengusung pemerintah menghentikan wacana tersebut.

"Saya melihat pemerintah tengah mencari skenario bahwa gagasan penundaan pemilu itu tidak berasal dari pemerintah. Namun masayarakat sulit menutup telinga sebab wacana itu ditabuh oleh seorang menteri dan dilanjutkan sejumlah elit partai pendukung pemerintah," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (7/3).

Menurut dia, terdapat keinginan dari sejumlah elit yang saat ini berkuasa melanggengkan kekuasaan. Strategi yang dilakukan dengan mencari dukungan melalui sejumlah isu, terakhir penundaan pemilu 2024.

Baca juga: Menkopolhukam: Pemilu 2024 Dikehendaki Presiden Jokowi

Tetapi, kata dia, seluruhnya kandas oleh penolakan dari publik yang sangat masif. Pasalnya seluruh alasan dari wacana yang digaungkan tersebut sangat dangkal serta bertentangan dengan konstitusi.

Ia pun mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi dan Mahfud yang menyatakan tidak sepakat terhadap wacana-wacana licik tersebut. "Tapi sikap pemerintah melalui Pak Jokowi dan yang terbaru diterangkan Pak Mahfud membutuhkan jaminan dan pembuktian," kata dia.

Publik, lanjut Arya, sulit mempercayai bahwa pemerintah menolak penundaan pemilu ketika partai pengusungnya terus menyuarakannya.

"Jadi penguasa sekarang dituntut membuktikan sikapnya dengan meminta semua partai pengusung untuk menghentikan wacana penundaan pemilu. Tanpa itu, sikap tegas Pak Jokowi dan yang terbaru melalui Pak Mahfud pun sulit dipercaya," pungkasnya. (OL-4)