Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai ketakutan koruptor adalah miskin dan bukan mendekam di penjara. Dia pun mendorong optimalisasi perampasan aset koruptor dari hasil tindak kejahatan korupsi untuk dikembalikan ke negara.
"Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, tapi kemiskinan," kata Mahfud dalam acara Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group secara daring, hari ini.
Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata Mahfud, masih banyak ditemukan modus pemindahan aset dari hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu hanya diambil sesuai dengan kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi.
Baca juga: Polri Minta Restu Pengadilan untuk Sita Aset Indra Kenz
"Seolah-olah penjara tidak menjadi soal bagi mereka asal dompetnya masih tebal. Anak dan istri masih hidup enak, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena aset hasil korupsi masih bisa disembunyikan untuk kemudian digunakan," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, kondisi itu perlu disikapi melalui forum internasional, salah satunya momentum G20. Lewat perhelatan tersebut bisa dimaksimalkan dalam hal pencegahan modus-modus pencucian uang hingga penyembunyian uang koruptor dengan kerja sama lintas negara.
"Upaya tersebut diharapkan dapat mendeteksi modus-modus penyembunyian aset seperti modus transaksi dagang internasional, modus penyelundupan uang tunai, modus perdagangan saham, dan sebagainya," ucap Mahfud. (OL-4)
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada April lalu yang mengatakan amnesti tidak akan diberlakukan bagi pelaku korupsi.
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan munculnya isu dan tagar Indonesia Gelap adalah rekayasa koruptor.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
Di balik keindahan alamnya yang memukau dan semangat masyarakatnya yang tak kenal lelah, Gorontalo masih bergulat dengan dua "luka" kronis: kemiskinan dan kesenjangan
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved