Ngabalin: Jangan Ganggu Presiden dengan Isu Penundaan Pemilu

TENAGA ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan berkali-kali sikapnya terhadap usulan penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024, yang saat ini diwacanakan sejumlah pimpinan partai politik.

"Kalau sikap dan pendirian Pak Jokowi sudah jelas, tunduk dan patuh pada ketentuan konstitusi. Itu bukan sekali aja Presiden ngomong, berkali-kali. Jadi arahnya (wacana ini) bukan ke Presiden, bukan ke Istana," tutur Ngabalin ketika dihubungi, Kamis (3/3).

Dirinya menyoroti usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan sejumlah partai politik. Kewenangan untuk mengubah regulasi, seperti amandemen UUD 1945, dikatakannya berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga: Survei: Mayoritas Publik Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

"Seluruh regulasi yang ada di negara ini dibahas di parlemen, termasuk amandemen UUD 1945. Mereka yang punya kewenangan dan kehendak mengubah itu," pungkasnya.

Ngabalin juga menegaskan bahwa tidak ada urgensi Presiden Joko Widodo harus secara terbuka mengomentari penundaan pemilu. Pasalnya, wacana itu berasal dari luar Istana. Menurutnya, Kepala Negara saat ini fokus menyelesaikan tugas pada sisa masa jabatannya.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP Perjuangan Tetap Taat Konsitusi

"Apa urusannya orang memaksa Presiden berkomentar. Presiden fokus menyelesaikan tugas di sisa masa jabatan dua tahun. Tidak boleh ada ganggu-ganggu presiden," imbuh Ngabalin.

Dia mengamini semua orang berhak melontarkan usulan, termasuk soal penundaan pemilu. Menurutnya, hal itu wajar dalam negara demokrasi. Namun, pihaknya meminta agar wacana itu tidak lagi dilempar ke Istana.

"Siapa-siapa mau bicara amandemen, perpanjangan masa jabatan, silakan. Monggo, ini alam demokrasi, tapi saya tidak mau itu ditarik-tarik ke Istana," cetusnya.(OL-11)