Rabu 02 Februari 2022, 13:07 WIB

Pakar: Perjanjian Ekstradisi tak Terkait Pengembalian Aset dari Singapura

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pakar: Perjanjian Ekstradisi tak Terkait Pengembalian Aset dari Singapura

Ilustrasi
Indonesia-Singapura

 

ANGGOTA Dewan Pakar Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yunus Husein menegaskan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani antara Indonesia dan Singapura tidak berimplikasi dengan pengembalian aset para buronan.

Menurutnya, perjanjian itu hanya untuk mengembalikan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan kejahatan dari negara yang meminta.

"Peruntukan ekstradisi bukan untuk mengejar aset," kata Yunus saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (2/2).

Hal tersebut juga sudah gamblang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh karena itu, Yunus menyebut pengembalian buronan dari Singapura ke Indonesia tidak otomatis beserta aset-aset yang disembunyikan di sana.

Apalagi jika otoritas Singapura tidak mau menyita aset buronan tersebut dan meyerahkannya ke Indonesia. Di samping itu, Yunus juga mempertimbangkan kemungkinan para buronan mengganti kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Singapura.

"Mereka (Singapura) tidak akan menyerahkan warganya sendiri, itu ada pengecualian," jelasnya.

Baca juga:  KBRI untuk Singapura Serahkan Proses Ratifikasi Ekstradisi ke Parlemen

Sebelumnya, Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Andi Herman mengatakan perjanjian ekstradisi akan mempermudah perampasan aset terpidana korupsi yang berada di Singapura.

"Dengan adanya perjanjian ekstradisi akan memberikan kemudahan lah, baik dari terpidana maupun dalam hal penyelesaian aset ya," ujar Andi saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (26/1) malam.

Akan tetapi, Yunus menjelaskan, pengembalian aset milik buronan yang berada di Singapura dilakukan jaksa eksekutor melalui bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) in criminal matters, bukan ekstradisi.

Mantan Kepala PPATK itu mengatakan proses MLA cenderung lama karena terlalu birokratis. Sebab, kekuasaan otoritas pusat berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM.

"Karena Kemenkum HAM itu enggak punya kekuatan polisional, kekuatan upaya paksa. Tidak seperti polisi, jaksa," tukas Yunus.(OL-5)

Baca Juga

Biro Pers Setpres

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Angkat Indonesia di Mata Dunia

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:53 WIB
Menurutnya, politik bebas aktif menjadi satu alasan kunci Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua...
Dok pribadi

Pengguna Platform LUNA Tuntut Pencairan Rekening

👤Media Indonesia 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:35 WIB
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah...
MI/M. Irfan

Penetapan Tersangka Baru Kasus Garuda, Erick : Program Bersih-bersih BUMN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 27 Juni 2022, 21:48 WIB
"Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem agar bisa mencegah korupsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya