SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut partainya memiliki kader-kader kompeten yang dinilai layak menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Hal ini ia ungkapkan menanggapi sederet nama kader PDIP yang muncul ke publik mulai dari Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, Mensos yang juga mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Walikota Semarang Hendrarprihadi.
"Semuanya adalah kader PDIP yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah," ungkap Hasto di Jakarta, Sabtu (29/1).
Kendati demikian, Hasto menuturkan bahwa penujukan Kepala Otorita IKN merupakan kewenangan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menekankan kader-kader PDIP diakui memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain suatu tata letak kota yang betul-betul memperhatikan kebutuhan warga.
Baca juga: Presiden Jokowi: IKN Bukan Sekadar Pindah Gedung
"Itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi wali kota Semarang,” urai Hasto.
Hasto menekankan bahwa bagi PDIP, yang terpenting adalah ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.
Dan bagi Jokowi, lanjut Hasto, ibukota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat. Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul. Hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
“Itu dirubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia,” pungkas Hasto. (OL-4)
