Rabu 26 Januari 2022, 19:36 WIB

Penyelenggara Pemilu Butuh Keterwakilan Perempuan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penyelenggara Pemilu Butuh Keterwakilan Perempuan

Dok MI
Ilustrasi pemilu

 

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai keterwakilan perempuan di kursi pimpinan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) sangat krusial. Kehadiran kaum hawa dalam pusaran kebijakan pelaksanaan pesta demokrasi akan memperkuat hak-hak demokrasi kaum hawa.

"Hadirnya perempuan sebagai penyelenggara pemilu dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan di institusi politik lainnya," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati pada webinar bertajuk Memastikan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU dan Bawaslu, Rabu (26/1).

Ia mengatakan keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu sudah diamanatkan oleh regulasi. Tepatnya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur komposisi tim seleksi hingga pengisian keanggotaan penyelenggaraan pemilu hingga tingkat ad hoc.

Kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS mengatur sekurang-kurangnya 30% keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS.

Baca juga: DPR Minta Tahapan Pemilu Lebih Efisien

Bahkan, kata dia, dunia pun sudah lebih lama mendorong keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggaraan pemilu. United Nations Division for the Advancement of Woman (UN-DAW) menegaskan suara perempuan khususnya dalam memperjuangkan dan menunjukkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khas perempuanan baru bisa diperhatikan dalam kehidupan publik apabila suaranya mencapai minimal 30-35%.

Penyelenggara pemilu memiliki peran yang strategis misalnya dalam sosialisasi, menindak pelanggaran pemilu dan pendidikan pemilih.

"Maka hadirnya perempuan penyelenggara pemilu dapat melakukan pengawalan terhadap suara perempuan," pungkasnya.(OL-5) 

Baca Juga

ANTARA/Reno Esnir

KPK Soal Sidang Lili: Penegakan Etik Dewas Menguatkan Pemberantasan Korupsi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 03 Juli 2022, 08:45 WIB
Lili diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket MotoGP dari salah satu perusahaan badan usaha milik negara...
dok pribadi

PBNU Peringatkan Komentar Picisan dalam Kasus Mardani H Maming

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:20 WIB
"Pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) terjadi lebih dari 10 tahun lalu dan bahkan saat itu Ketum PBNU Gus Yahya belum mengenal...
Ist/BPN Provinsi Kaltim

Komitmen Kanwil BPN Provinsi Kaltim Dukung Pembangunan IKN Nusantara

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:08 WIB
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam proses pembangunan IKN...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya