Wakil Ketua DPR Ingatkan agar Pembangunan IKN Tidak Gunakan Material Impor

WAKIL Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mendukung penuh pembangunan ibukota negara (IKN) baru. Namun, Ia berharap agar proses pembangunannya diikuti dengan penguatan industri dalam negeri.

Menurut Gobel, pembangunan IKN akan membutuhkan biaya yang sangat besar, bisa ratusan triliun rupiah. “Ini momentum untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri dan menggairahkan investasi serta industri dalam negeri,” katanya melalui siaran persnya di Jakarta, hari ini

Sebagai contoh, ia akan melihat apakah besi, semen, instalasi listrik, peralatan elektronika, cat, batu, dan sebagainya akan menggunakan produk dalam negeri atau tidak. Ia juga akan memantau apakah ketentuan tentang tingkat Komponen Dalam Negeri akan diterapkan atau tidak.

“Jangan sampai APBN kita justru akan dinikmati orang asing karena kita tak konsekuen dan tak memiliki nasionalisme yang mencukupi,” katanya.

Persoalan pemihakan terhadap produk dan industri dalam negeri, kata Gobel, hanya manis di mulut.

“Praktiknya justru sering jauh panggang dari api. Inilah salah satu faktor penyebab deindustrialisasi. Ini juga yang membuat investor malas datang ke Indonesia. Mending jika barangnya lebih bagus. Besi produksi Krakatau Steel itu bagus, tapi berapa banyak yang diserap dibandingkan besi impor? Ini yang bikin sedih dan ironis. Banyak contoh lainnya. Nasionalisme kita cuma untuk jualan politik, tapi praktiknya rapor merah,” katanya.

Gobel berharap pembangunan IKN menjadi pembuktian praktik nasionalisme Indonesia. “Garuda jangan cuma jadi pajangan,” katanya.

Disampaikan Gobel, Pembangunan IKN akan berpotensi memiliki dampak positif bagi kawasan Indonesia timur. Menurutnya, kawasan ini selama ini paling tertinggal di segala lini, seperti pendidikan, infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, dan juga dalam bidang ekonomi. Lima wilayah termiskin ada di Indonesia timur, yaitu secara berurutan adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo.

Baca juga: NasDem: UU IKN Tampilkan Karakter Hukum Progresif

“Dengan perpindahan ibukota diharapkan bisa memperbaiki keadaan secara lebih cepat,” katanya. Faktor jarak, katanya, akan berpotensi memperbaiki mobilisasi penduduk, perhatian, kepedulian, dan distribusi barang serta jasa. “Nanti kita lihat saat pembangunan, apakah tenaga kerja dan dukungan material akan berpengaruh atau tidak,” katanya.

Gobel berharap perpindahan ibukota ini akan memperbaiki ketimpangan ekonomi dan ketimpangan wilayah yang selama ini lebih dinikmati di wilayah barat.

“Dengan perpindahan ibukota baru ini diharapkan terjadi redistribusi yang selama ini begitu sulit dilakukan. Kita optimis ke depan akan terjadi akselerasi pembangunan dan kemajuan di Indonesia timur,” kata wakil rakyat dari Gorontalo tersebut.

Kedua, kata Gobel, beban sosial dan lingkungan hidup di DKI Jakarta dan Pulau Jawa secara umum sudah terlalu berat. “Masalah kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan kerusakan alam sudah demikian berat di Jakarta dan Jawa secara umum. Dengan memindahkan magnet, maka distribusi penduduk diharapkan bisa lebih merata. Hal ini akan mengurangi beban sosial dan beban lingkungan di Jakarta dan Jawa pada umumnya. Kita harus membantu dan menyelamatkan Jawa,” katanya. (OL-4)