Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TIM kuasa hukum Bahar bin Smith membantah adanya pesan di WhatsApp yang berisi permintaan sumbangan atau donasi untuk pengawalan kasus Bahar di Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Bahar, Ichwan Tuankota mengatakan pesan tersebut tidak benar. Ia mengatakan pihaknya tidak meminta sumbangan atau donasi dalam mengawal kasus kliennya.
"Hoaks itu, tidak ada itu tim advokasi minta-minta," ujar Ichwan, ketika dihubungi, Selasa (4/1).
Senada, kuasa hukum Bahar yang lain, Aziz Yanuar menegaskan tim kuasa hukum tidak pernah menggalang sumbangan untuk mengurus kasus Bahar. "Tim kuasa hukum tidak pernah meminta dan membuat hal itu," ujar Aziz.
Baca Juga: Pengirim Pesan Maut dengan Kepala Hewan Pasti Tidak Pancasilais
Sebelumnya, pegiat media sosial Eko Kuntadhi membagikan tangkapan layar yang berisi pesan permintaan sumbangan donasi untuk Bahar bin Smith. Permintaan sumbangan donasi untuk membeli konsumsi itu diminta dikirimkan melalui sebuah rekening pribadi atas nama Iis Nopayanti
"Assalamualaikum, maaf karena untuk pengawalan habibana Bahar Smith, para mujahid membutuhkan konsumsi ala kadarnya," bunyi potongan broadcast tersebut.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks berdasarkan ceramahnya di Kabupaten Bandung.
Dirreskrimsus Polda Jawa Barat Kombes Arief Rachman mengatakan penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah dan mendukung penetapan Bahar Smith sebagai tersangka. "Dengan demikian penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka," kata Arief.
Bahar bin Smith dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jo Pasal 55 KUHP.
Arief mengatakan Bahar langsung ditahan, karena ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih. (OL-13)
Baca Juga: Bahar Smith Penuhi Panggilan Polda Jabar
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
KPU mengimbau agar peserta Pilkada 2024 maupun para relawan untuk tidak melontarkan ujaran kebencian selama proses pilkada berlangsung.
Polisi terus berkoordinasi dengan jaksa untuk mengawal kasus ini sebagaimana kasus lainnya. Iqbal menjamin polisi telah menyidik kasus ini sesuai tahapan.
Penahanan tersebut, sambung dia, merujuk Putusan PN Jaksel Nomor 370/Pidsus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2019 yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Ratmoho, serta Hakim Anggota Rosidin dan Haruno.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Ratmoho memvonis Ahmad Dhani berupa hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
GARDA Matahari bertekad bagi pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Am
Dalam video terlihat embusan abu vulkanik berwarna hitam pekat menjulang tinggi ke udara
Hoaks berpotensi merusak ketenteraman, keamanan, dan kondusivitas masyarakat.
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Menkominfo menegaskan, ‘penyakit kedua’ yang menyertai pandemi Covid-19 itu menimpa pada orang yang tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan dari mana sumbernya.
KOORDINATOR Divisi Relawan Tim Pemenangan Ben-Ujang, Iwan menyampaikan bahwa akun yang disebutkan oleh Indikator Politik bukan merupakan akun resmi tim relawan pemenangan Ben-Ujang.
Jika permainan politik kotor ini tidak dibarengi dengan politik uang atau kecurangan lainnya, pasangan nomor urut 03 akan berjalan mulus menuju pucuk untuk memimpin Kabupaten Manggarai Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved