Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 belum berencana membuat pakta integritas sebagaimana yang diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu. Demikian disampaikan Ketua Timsel Juri Ardiantoro.
"Di internal timsel belum ada rencana untuk membuat pakta integritas secara tertulis bagi calon," katanya melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Sabtu (1/1).
Baca juga: Jaksa Agung Apresiasi Erick Thohir Bantu Ungkap Kasus Jiwasraya dan Asabri
Juri berpendapat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur keanggotaan dan seleksi sudah dipenuhi dengan ketentuan kewajiban bagi anggota KPU dan Bawaslu untuk berintegritas. Oleh karenanya, beleid itu dinilai lebih tinggi untuk mewajibkan integritas bagi para anggota.
"Jadi, ada atau tidak ada pernyataan tertulis (pakta integritas), UU sudah mewajibkannya," terang Juri.
Ia juga mengatakan bahwa di level Timsel, integritas sudah secara otomatis menjadi ukuran penilaian paling tinggi. Lebih lanjut, ketentuan integritas calon anggota KPU-Bawaslu juga tidak hilang menjelang proses fit and proper test di DPR.
"DPR juga mestinya melakukan hal yang sama, yakni pilih yang paling berintegritas dan menolak jika ada yang lobby-lobby dari para calon," tandasnya. (OL-6)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved