Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
PARA calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2022-2027 diminta untuk membuat pakta integritas. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu M. Ihsan Maulana mengatakan usulan pakta integritas telah disampaikan pada tim seleksi.
"Pakta integritas ini minimal untuk melihat komitmen calon tidak akan melakukan lobi-lobi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar terpilih," ujar Ihsan ketika dihubungi, Kamis (30/12).
Baca juga: Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Garuda Indonesia
Setelah proses wawancara yang selesai pada Kamis (30/12), tim seleksi akan memilih 24 nama-nama calon terdiri dari 14 calon anggota KPU RI dan 10 calon untuk komisioner Bawaslu RI. Tim seleksi akan menyampaikan pada presiden pada 7 Januari 2021. Presiden akan mengirimkan nama-nama itu pada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Ihsan menjelaskan, pakta integritas sebaiknya dilakukan pada tahap sebelum para calon menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Koalisi, terang Ihsan, sempat mengingatkan untuk tidak menunjukkan preferensi terhadap calon tertentu. Hal itu demi menjaga independensi tim seleksi. Adapun hal-hal yang menurutnya seharusnya digali terkait ide dan gagasan para calon.
"Beberapa anggota Tim Seleksi menunjukkan preferensi dan bahkan seperti mengintimidatif beberapa calon. Jelas ini tidak baik dan menunjukan keberpihakan tim seleksi kepada calon tertentu," tutur Ihsan.
Meski demikian, Koalisi mengapresiasi proses wawancara dilakukan secara terbuka sehingga dapat dilihat siapapun untuk menilai kelayakan para calon. Sekaligus mengklarifikasi laporan yang masuk.
"Ketika calon memberikan informasi yang tidak benar, tim seleksi bisa dengan seketika mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat," ujar dia. (OL-6)
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved