Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DALAM menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Anggota KY selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Amzulian Rifai menyatakan, KY akan terus meningkatkan sinergi dengan stakeholder, seperti Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, masyarakat sipil dan akademisi, media, serta masyarakat.
"Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan dukungan semua elemen. Karena KY tidak berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat, bahwa ada peran masyarakat dalam membangun integritas hakim," papar Amzulian, Senin (20/12).
Menurut dia, KY juga menggiatkan peran publik sehingga lebih efektif dan berdaya guna untuk bersama-sama mewujudkan peradilan bersih. Partisipasi masyarakat ini sebagai elemen penting dalam upaya mereformasi peradilan sehingga lembaga peradilan selalu mengedepankan profesionalitas dan integritasnya.
"KY menyelenggarakan kegiatan edukasi publik secara tatap muka dan online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penting tersebut dalam meningkatkan integritas hakim. KY menggandeng perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media massa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya," terangnya.
Lebih lanjut, kata dia, KY akan terus menginformasikan pentingnya partisipasi publik ini melalui media sosial. KY juga sudah memanfaatkan media sosial dalam menerima respon publik terhadap layanan dan perkembangan informasi yang ada di KY. "Media sosial ini media yang tepat menyuarakan peradilan bersih, karena banyaknya generasi muda potensial yang dapat membantu KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya," kata Amzulian.
Selain itu, KY memiliki Juru Bicara dan tim humas yang mengemas isu-isu peradilan, pelaksanaan wewenang dan tugas KY, serta informasi lain yang menjadi hak publik. Salah satu capaian KY di tahun 2021 yaitu berhasil meningkatkan prestasi dalam penganugerahan Keterbukaan informasi Publik 2021 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian dengan menyandang gelar Informatif. KY memperoleh Informatif dengan perolehan nilai 95,41.
Capaian lainnya di bidang yang diampu Amzulian adalah sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 untuk Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk ruang lingkup Data Center, Help Desk, Pengelolaan Aplikasi dan Infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi KY.
"Predikat Informatif ini merupakan kali pertama diterima oleh KY sejak penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat sejak 2014. Prestasi lain adalah mempertahankan ISO 27001:2013 untuk sistem manajemen keamanan informasi. Atas penghargaan ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras atas capaian ini. Jadikan prestasi ini menjadi kinerja lebih baik," pungkas Amzulian. (OL-15)
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved