Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem Ahmad M Ali menjelaskan urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesia. Borok di tubuh maskapai pelat merah itu kadung mengerak.
“Kami melihat permasalah di Garuda bukan hanya manajemen tapi konspirasi jahat yang dijadikan bancakan kelompok-kelompok tertentu,” kata Ali kepada Medcom.id, Minggu, 19 Desember 2021.
Ali menyebut polemik di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan muncul sejak lama. Dia mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar.
“Kemudian pernyataan Rolls Royce ada upaya penyogokan, penyuapan, dan lain-lain,” papar anggota Komisi III DPR itu.
Masalah lainnya, yakni Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Pemutusan kontrak lantaran biaya sewa dan perawatan terlalu mahal.
Ali juga mengutip pernyataan mantan Komisaris Garuda Indonesia Peter Frans Gontha. Peter menyebut ada empat perusahaan asing yang kongkalikong dengan Garuda Indonesia.
Tidak hanya itu, lanjut Ali, Garuda Indonesia tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya. Sebab, Pertamina menyetop suplai avtur lantaran Garuda memiliki utang sebesar Rp16 triliun.
“Kita miris melihat ada maskapai swasta murni begitu berkembang. Tapi Garuda yang sudah melegenda tidak berkembang,” tutur Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu. (Cah/OL-09)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.
ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji, Kamis (19/9).
Tidak adanya penentuan batas atas biaya calon jemaah haji khusus menyebabkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel haji mematok biaya tinggi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatatakan kesimpulan dari panitia khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dikebut. Kesimpulan ditarget selesai pada satu bulan ke depan.
PKB akan menyelenggarakan Mukmatar pada 24-25 Agustus 2024. Sedangkan, Golkar pada 20-21 Agustus 2024.
Jika DPR tetap bersikeras untuk mempansuskan persoalan haji, Lukman menilai waktu yang tersisa hanya kurang dari dua bulan ini akan sulit untuk membereskan semuanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved