Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENAGGUNG Jawab Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mahfud MD meminta jajarannya agar tidak bermain-main dengan tanggung jawab yang diemban.
Hal itu ditegaskan Mahfud, yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Rabu (15/12) di Jakarta.
Untuk itu, Mahfud meminta para penegak hukum meningkatkan kredibilitas moral selain ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
Baca juga: Polisi Diminta Usut Tuntas Pungli Rp40 Juta kepada Rachel Vennya
“Tidak cukup hanya takut pada hukum yang berlaku. Tapi lebih penting lagi takutlah pada sanksi moral. Takutlah pada sanksi otonom,” tegasnya.
Kepada jajaran Satgas, dirinya meminta memahami betul tugas dan fungsi di lapangan dan tidak terjebak pada keadaan yang mendorong ke arah praktik mafia hukum. Satgas merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi namun bukan lembaga penegak hukum.
“Atas nama saber pungli dia tidak bisa menegakkan hukum. Kalau ada pelanggaran serahkan ke polisi terutama penegak hukum pidana,” katanya.
Pungutan liar dikatakan Mahfud adalah bagian dari kerja-kerja mafia hukum dan sering dikatakan bagian dari industri hukum yang artinya hukum diolah sedemikian rupa untuk dipermainkan.
“Misalnya, orang enggak salah, dicari pasalnya sedemikian rupa. Atau sebaliknya dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar. Itu industri hukum," katanya.
Untuk itu hal yang paling penting dikatakan Mahfud adalah ketakutan kepada sanksi moral. Dan ini harus menjadi pegangan Satgas Saber Pungli. (RO/OL-1)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
ENAM orang diduga melakukan pungutan liar atau pungli ditangkap polisi akibat menutup pintu exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka merupakan juru parkir.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengakui masih adanya praktik pungli dalam layanan lalu lintas dan menegaskan sanksi tegas bagi pelanggar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah memerintahkan sekolah untuk mengembalikan uang yang sudah ditarik dari orangtua siswa serta dilarang mengulangi perbuatan tersebut.
Di Indonesia, premanisme dan birokrasi di tingkat daerah kerap menambah biaya tersembunyi.
KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.
Pemprov menegaskan tak boleh ada pungli menyusul laporan pungutan liar terhadap kegiatan fotografi di Tebet Eco Park yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan komunitas fotografi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved