Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENAGGUNG Jawab Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mahfud MD meminta jajarannya agar tidak bermain-main dengan tanggung jawab yang diemban.
Hal itu ditegaskan Mahfud, yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Rabu (15/12) di Jakarta.
Untuk itu, Mahfud meminta para penegak hukum meningkatkan kredibilitas moral selain ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
Baca juga: Polisi Diminta Usut Tuntas Pungli Rp40 Juta kepada Rachel Vennya
“Tidak cukup hanya takut pada hukum yang berlaku. Tapi lebih penting lagi takutlah pada sanksi moral. Takutlah pada sanksi otonom,” tegasnya.
Kepada jajaran Satgas, dirinya meminta memahami betul tugas dan fungsi di lapangan dan tidak terjebak pada keadaan yang mendorong ke arah praktik mafia hukum. Satgas merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi namun bukan lembaga penegak hukum.
“Atas nama saber pungli dia tidak bisa menegakkan hukum. Kalau ada pelanggaran serahkan ke polisi terutama penegak hukum pidana,” katanya.
Pungutan liar dikatakan Mahfud adalah bagian dari kerja-kerja mafia hukum dan sering dikatakan bagian dari industri hukum yang artinya hukum diolah sedemikian rupa untuk dipermainkan.
“Misalnya, orang enggak salah, dicari pasalnya sedemikian rupa. Atau sebaliknya dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar. Itu industri hukum," katanya.
Untuk itu hal yang paling penting dikatakan Mahfud adalah ketakutan kepada sanksi moral. Dan ini harus menjadi pegangan Satgas Saber Pungli. (RO/OL-1)
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Fasilitas di dalamnya pun cukup lengkap, mulai dari musholla, kamar mandi, warung, penyewaan alat kemping, spot foto, aula hingga halaman parkir.
Posko saber pungli ini merupakan tahun kedua dibuka di beberapa titik ramai pemudik, seperti terminal, stasiun, dan pelabuhan.
Para pedagang yang berdagang di Jalan Koja, Jalan Ohan, Jalan Gadog yang yang berjumlah 200 pedagang dipungli Rp5.000 per hari.
Kuasa hukum Aan Suhanda, Purwadi mengatakan pemeriksaan itu seputar tugas pokok dan fungsi kliennya dalam persoalan viralnya video Ormas meminta jatah parkir di seluruh gerai toko retail.
DUA pejabat dari Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Depok, Senin (18/11).
Praktik pungli, lanjut Suryadi, dilakukan oleh orang tidak berseragam. Selama ini, Suryadi tidak pernah menanyakan siapa orang yang melakukan pungli tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved