Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Namantus Gwijangge memastikan pihaknya bersama masyarakat Papua akan mengawal janji dan komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Paniai Berdarah. Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa kasus Paniai Berdarah sudah punya titik terang dan akan segera diproses melalui pengadilan HAM.
"Pertama tentu saja kami apresiasi Bapak Presiden bahwa kasus HAM Papua khusus Paniai berdarah akan dituntaskan. Meski kami juga ingatkan jangan sampai ini janji-janji politik saja yang ujungnya juga tidak akan jelas. Maka itu kami pastikan, ini kami kawal sampai tuntas sehingga ada keadilan bagi korban dan terutama untuk seluruh rakyat Papua," ungkap Namantus kepada wartawan, Minggu (12/12).
Menurut dia, akar persoalan Papua dari tahun ke tahun yang membuat ekskalasi konflik terus meningkat adalah kasus pelanggaran HAM. Maka menyelesaikan kasus HAM adalah solusi terbaik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Bukan rahasia selama ini bahwa kasus HAM di Papua itu menguap begitu saja. Tidak jelas penyelesaiannnya seperti apa. Maka ketika ada komitmen Presiden seperti ini kami sambut baik dan kami akan kawal," tegas politisi asal Kabupaten Nduga tersebut.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah membuka kasus-kasus pelanggaran HAM Papua yang selama ini jadi perhatian masyarakat dan dunia internasional. "Kalau kasus Paniai bisa diselesaikan, maka harusnya kasus-kasus lain juga bisa. Kami butuh komitmen itu," tukas Namantus.
Disebutkan dia Kasus Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Ninmin, kasus Theys, dan yang terakhir kasus Pendeta Zanabani di Intanjaya, dan anak-anak tak berdosa yang ditembak di Intan jaya dan banyak lagi kasus yang tertumpuk. "Ini harus jadi perhatian juga. Kami minta komitmen pemerintah untuk serius," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pakar Hukum: Ini Syarat Sanksi Hukuman Mati bagi Koruptor
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Saat memasuki dalam rumah, istri korban, Ratna Nurlaela Sari, tidak kuat menahan tangis histeris dan meminta peti jenazah dibongkar. Keluarga yang lain sempat ada yang pingsan.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved