Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Namantus Gwijangge memastikan pihaknya bersama masyarakat Papua akan mengawal janji dan komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Paniai Berdarah. Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa kasus Paniai Berdarah sudah punya titik terang dan akan segera diproses melalui pengadilan HAM.
"Pertama tentu saja kami apresiasi Bapak Presiden bahwa kasus HAM Papua khusus Paniai berdarah akan dituntaskan. Meski kami juga ingatkan jangan sampai ini janji-janji politik saja yang ujungnya juga tidak akan jelas. Maka itu kami pastikan, ini kami kawal sampai tuntas sehingga ada keadilan bagi korban dan terutama untuk seluruh rakyat Papua," ungkap Namantus kepada wartawan, Minggu (12/12).
Menurut dia, akar persoalan Papua dari tahun ke tahun yang membuat ekskalasi konflik terus meningkat adalah kasus pelanggaran HAM. Maka menyelesaikan kasus HAM adalah solusi terbaik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Bukan rahasia selama ini bahwa kasus HAM di Papua itu menguap begitu saja. Tidak jelas penyelesaiannnya seperti apa. Maka ketika ada komitmen Presiden seperti ini kami sambut baik dan kami akan kawal," tegas politisi asal Kabupaten Nduga tersebut.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah membuka kasus-kasus pelanggaran HAM Papua yang selama ini jadi perhatian masyarakat dan dunia internasional. "Kalau kasus Paniai bisa diselesaikan, maka harusnya kasus-kasus lain juga bisa. Kami butuh komitmen itu," tukas Namantus.
Disebutkan dia Kasus Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Ninmin, kasus Theys, dan yang terakhir kasus Pendeta Zanabani di Intanjaya, dan anak-anak tak berdosa yang ditembak di Intan jaya dan banyak lagi kasus yang tertumpuk. "Ini harus jadi perhatian juga. Kami minta komitmen pemerintah untuk serius," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pakar Hukum: Ini Syarat Sanksi Hukuman Mati bagi Koruptor
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved