Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

DPR Papua Kawal Janji Presiden Jokowi Peradilan HAM Kasus Papua

Thomas Harming Suwarta
12/12/2021 13:15
DPR Papua Kawal Janji Presiden Jokowi Peradilan HAM Kasus Papua
Anggota DPR Provinsi Papua Namantus Gwijangge(dok.humas dpr)

ANGGOTA DPR Provinsi Papua Namantus Gwijangge memastikan pihaknya bersama masyarakat Papua akan mengawal janji dan komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Paniai Berdarah. Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa kasus Paniai Berdarah sudah punya titik terang dan akan segera diproses melalui pengadilan HAM.

"Pertama tentu saja kami apresiasi Bapak Presiden bahwa kasus HAM Papua khusus Paniai berdarah akan dituntaskan. Meski kami juga ingatkan jangan sampai ini janji-janji politik saja yang ujungnya juga tidak akan jelas. Maka itu kami pastikan, ini kami kawal sampai tuntas sehingga ada keadilan bagi korban dan terutama untuk seluruh rakyat Papua," ungkap Namantus kepada wartawan, Minggu (12/12).

Menurut dia, akar persoalan Papua dari tahun ke tahun yang membuat ekskalasi konflik terus meningkat adalah kasus pelanggaran HAM. Maka menyelesaikan kasus HAM adalah solusi terbaik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Bukan rahasia selama ini bahwa kasus HAM di Papua itu menguap begitu saja. Tidak jelas penyelesaiannnya seperti apa. Maka ketika ada komitmen Presiden seperti ini kami sambut baik dan kami akan kawal," tegas politisi asal Kabupaten Nduga tersebut.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah membuka kasus-kasus pelanggaran HAM Papua yang selama ini jadi perhatian masyarakat dan dunia internasional. "Kalau kasus Paniai bisa diselesaikan, maka harusnya kasus-kasus lain juga bisa. Kami butuh komitmen itu," tukas Namantus.

Disebutkan dia Kasus Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Ninmin, kasus Theys, dan yang terakhir kasus Pendeta Zanabani di Intanjaya, dan anak-anak tak berdosa yang ditembak di Intan jaya dan banyak lagi kasus yang tertumpuk. "Ini harus jadi perhatian juga. Kami minta komitmen pemerintah untuk serius," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Pakar Hukum: Ini Syarat Sanksi Hukuman Mati bagi Koruptor



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya