Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Namantus Gwijangge memastikan pihaknya bersama masyarakat Papua akan mengawal janji dan komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Paniai Berdarah. Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa kasus Paniai Berdarah sudah punya titik terang dan akan segera diproses melalui pengadilan HAM.
"Pertama tentu saja kami apresiasi Bapak Presiden bahwa kasus HAM Papua khusus Paniai berdarah akan dituntaskan. Meski kami juga ingatkan jangan sampai ini janji-janji politik saja yang ujungnya juga tidak akan jelas. Maka itu kami pastikan, ini kami kawal sampai tuntas sehingga ada keadilan bagi korban dan terutama untuk seluruh rakyat Papua," ungkap Namantus kepada wartawan, Minggu (12/12).
Menurut dia, akar persoalan Papua dari tahun ke tahun yang membuat ekskalasi konflik terus meningkat adalah kasus pelanggaran HAM. Maka menyelesaikan kasus HAM adalah solusi terbaik yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Bukan rahasia selama ini bahwa kasus HAM di Papua itu menguap begitu saja. Tidak jelas penyelesaiannnya seperti apa. Maka ketika ada komitmen Presiden seperti ini kami sambut baik dan kami akan kawal," tegas politisi asal Kabupaten Nduga tersebut.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah membuka kasus-kasus pelanggaran HAM Papua yang selama ini jadi perhatian masyarakat dan dunia internasional. "Kalau kasus Paniai bisa diselesaikan, maka harusnya kasus-kasus lain juga bisa. Kami butuh komitmen itu," tukas Namantus.
Disebutkan dia Kasus Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Ninmin, kasus Theys, dan yang terakhir kasus Pendeta Zanabani di Intanjaya, dan anak-anak tak berdosa yang ditembak di Intan jaya dan banyak lagi kasus yang tertumpuk. "Ini harus jadi perhatian juga. Kami minta komitmen pemerintah untuk serius," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pakar Hukum: Ini Syarat Sanksi Hukuman Mati bagi Koruptor
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved