Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyebut layanan Samsat berbasis digital bisa menghindari budaya koruptif. Sebab, pengelolaannya transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus. Menurutnya, sistem layanan digital itu bisa mencegah ruang-ruang korupsi.
"Mengurangi terjadi perilaku koruptif ya, suatu budaya koruptif dari anggota," ujar Yusri dalam acara Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (10/12).
Yusri menjelaskan, Samsat digital merupakan wujud prima dari Polri dalam hal pelayanan masyarakat. Yusri bilang, pelayanan Samsat digital juga memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
"Bagaimana kita memudahkan masyarakat di masa COVID-19 ini tidak terjadi satu interaksi masyarakat dengan petugas," ucap Yusri.
Lebih jauh, Yusri mengatakan pihaknya bakal berkolaborasi dengan dua instansi lainnya dalam pelayanan Samsat berbasis digital ini. Kedua intansi tersebut adalah Jasa Raharja dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Kita mengharapkan adanya satu hasil rencana strategic yang akan kita rumuskan bersama disini dalam hal berkolaborasi, bagaimana pelayanan prima terhadap masyarakat itu bisa tercapai pelayanan digital," kata Yusri. (Ant/OL-13)
Baca Juga: Kasus Korupsi Gas Bumi, Alex Noerdin akan Disidangkan di Palembang
Pelayanan Samsat yang selama ini digunakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan harus berinovasi dan mempercepat pelayanan.
Tessa enggan memerinci nama lengkap saksi itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah Kepala UPTD PPD Samsat Bengkulu Tengah Ahmad Hendy.
Dokumen yang harus disiapkan untuk membayar pajak kendaraan adalah identitas diri seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.
kerja sama Jasa Raharja dengan Kementerian Pendidikan dalam mengedukasi masyarakat serta kolaborasi dengan Korlantas Polri.
. Pria itu mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan tarif Rp550 ribu saat mengurus balik nama kendaraan.
Polda Metro Jaya meminta masyarakat melapor ke 110 jika ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat mengurus pembayaran pajak di Samsat.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
MAHASISWA dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan social volunteering bagi pelajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
SASE dapat dianalogikan sebagai “penjaga pintu digital” perusahaan.
Pelaksanaan pilkades tahun ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait fasilitasi pelaksanaan pilkades serentak secara replik atau digital.
Penguatan literasi digital merupakan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved