Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PENGADILAN Myanmar, hari ini, memenjarakan pemimpin sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi selama empat tahun karena menghasut perbedaan pendapat terhadap militer dan melanggar aturan covid.
"Suu Kyi divonis dua tahun penjara berdasarkan pasal 505(b) dan dua tahun penjara menurut undang-undang bencana alam", kata Juru Bicara Junta Zaw Min Tun.
Mantan Presiden Win Myint, katanya, juga dipenjara selama empat tahun dengan tuduhan yang sama. Dia menambahkan bahwa mereka belum akan dibawa ke penjara.
Disampaikannya, mereka akan menghadapi dakwaan lain dari tempat mereka tinggal sekarang di ibu kota Naypyidaw, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Baca juga: Pengadilan Myanmar akan Jatuhkan Vonis Pertama dalam Persidangan Suu Kyi, Hari Ini
Suu Kyi yang berusia 76 tahun telah ditahan sejak para jenderal menggulingkan pemerintahannya pada dini hari pada 1 Februari.
Sejak itu junta menambahkan banyak dakwaan lain, termasuk melanggar undang-undang rahasia negara, korupsi dan kecurangan pemilu. Peraih Nobel itu menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti bersalah dalam semua dakwaan tersebut.
Wartawan telah dilarang mengikuti persidangan di pengadilan khusus di ibu kota yang dibangun militer, dan pengacara Suu Kyi baru-baru ini dilarang berbicara kepada media.
Lebih dari 1.300 orang telah tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal. (AFP/OL-4)
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved