Selasa 30 November 2021, 18:23 WIB

Wamenkumham: Jokowi Anutan Soal Pelaporan Gratifikasi

Wamenkumham: Jokowi Anutan Soal Pelaporan Gratifikasi

AFP
Presiden Joko Widodo mendapatkan piringan hitam Metallica dari PM Denmark Lars Lokke Rasmussen

 

WAKIL Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi contoh yang baik dalam kepatuhan pelaporan gratifikasi.

"Di Indonesia, sebetulnya Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh yang baik dan ini diikuti oleh para menteri," kata Edward Hiariej dalam webinar Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi disiarkan kanal YouTube KPK, Selasa (30/11)

Jokowi pernah melaporkan pemberian piringan hitam band Metallica dari PM Denmark Lars Lokke Rasmussen saat kunjungan kerja di Istana Bogor, Jawa Barat padal 28 November 2017. Kemudian, ia melaporkan ke KPK pada  Desember 2017 dan telah ditetapkan menjadi milik negara melalui SK Nomor 219 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018.

"Beliau tebus dengan harga Rp10 juta karena ketika beliau diberikan CD Metallica itu beliau laporkan kepada KPK dan KPK menganggap itu sebagai gratifikasi," kata Edward Hiariej.

Ia juga menyebut mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian pernah memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik dalam kepatuhan pelaporan gratifikasi. Pada Maret 2017, Tito melaporkan pemberian cendera mata berupa pedang emas ke KPK.

Pedang berwarna emas itu diperoleh Tito dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi sebelum kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Jakarta. "Yang saya tahu persis yang diterima oleh Kapolri saat itu yang sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri adalah Jenderal Tito Karnavian itu juga menyerahkan. Kalau saya tidak salah, pedang emas itu ke KPK. Itu contoh dari pejabat publik yang harus ditiru," kata Edward Hiariej.

Soal pencegahan gratifikasi, dia menyebutkan di beberapa instansi sudah memiliki unit pengendalian gratifikasi (UPG). "Saya kira di beberapa instansi lembaga punya yang namanya UPG, yang saya tahu persis itu ada di MK karena waktu itu ketika Dr. Janedjri M. Gaffar menjabat sebagai Sekjen MK, saya berkali-kali diundang untuk membahas peraturan internal MK terkait dengan pengendalian gratifikasi. Doktor Janedjri kini bekerja sebagai Deputi Kemenkopolhukam, itu sangat baik sekali saya kira," kata dia.

"Jadi, setiap ada pegawai MK sampai hakim pun ketika mereka melakukan kunjungan ke daerah atau melakukan kunjungan kerja, kemudian mendapatkan cendera mata atau apa pun itu, dilaporkan ke unit gratifikasi, lalu unit ini akan berkonsultansi apakah ini termasuk ke dalam gratifikasi atau tidak," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Dok Kejagung

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Penyerobotan Lahan oleh PT Duta Palma

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 04 Juli 2022, 20:32 WIB
Kejagung menyebut PT Duta Palma tak mengantongi surat-surat dalam mengelola lahan...
Antara

Terdakwa Alvin Lim Akui Tak Terima Surat Pemanggilan Sidang Pertama

👤Ant 🕔Senin 04 Juli 2022, 20:00 WIB
Alvin mempersoalkan tindakan upaya paksa yang dilakukan jaksa dari Kejari Jaksel didampingi petugas...
MI/Duta

Perludem: Butuh Payung hukum Pemilu terkait DOB Papua

👤Mediaindonesia 🕔Senin 04 Juli 2022, 19:47 WIB
Keberadaan payung hukum tersebut bernilai penting untuk menjawab kepastian mengenai penyesuaian beberapa hal, seperti jumlah kursi di DPR...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya