Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian khusus kepada para guru non-PNS di daerahnya masing-masing.
Mengingat hingga saat ini berdasarkan data Forum Guru Honorer Bersertifikasi, terdapat sebanyak 728.461 guru di Indonesia yang masih menerima gaji tidak layak bahkan sangat jauh dari sejahtera.
"Karena memang polemik dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS masih sangat memprihatinkan, untuk itu Pemda harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan dari para guru non-PNS di daerah masing-masing," ujar Junimart Girsang kepada wartawan di Gedung Parlemen, Kamis (25/11/2021).
"Sangat memprihatinkan dengan nasib para guru yang hingga saat ini ternyata 728.461 orang diantaranya masih menerima gaji yang tidak layak," kata Junimart.
Ditegaskannya, dalam hal memberikan gaji yang layak bagi para guru non-PNS inisiatif dan hati masing-masing kepala daerah sangat diperlukan dalam hal menciptakan kebijakan dalam penggunaan anggaran hingga terhadap anggaran kegiatan yang belum perlu dapat dialihkan untuk memberi tunjangan kepada para guru non-PNS.
"Agar para guru non-PNS ini dapat menerima gaji yang layak atas pengabdian mereka, Kepala Daerah harus berani merealokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji bagi para guru non-PNS ini," terangnya.
Di samping itu, Junimart juga berharap supaya kuota pengangkatan guru menjadi PNS di setiap daerah terus ditingkatkan. Serta proses pengangkatan guru non-PNS menjadi PNS juga semakin dipermudah.
"Setiap tahun itu harusnya kuota pengangkatan guru PNS harus ditingkatkan, begitu juga dengan prosesnya dengan harapan ke depan sudah tidak ada lagi guru-guru yang bernasib sama seperti 'Oemar Bakri'," pukasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, peningkatan kesejahteraan bagi para guru melalui pemberian gaji yang layak adalah sebuah penghargaan yang pantas diberikan oleh pemerintah. Regulasi khusus untuk ini harus dibuat.
"Kita harus apresiasi segala pengabdian dan sumbangsih para guru dalam membangun masa depan anak bangsa. Jadi apresiasi itu harus direalisier dengan memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka terlebih guru non-PNS ini," kata politikus PDI-Perjuangan ini. (RO/OL-09)
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved