Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani diundang menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Rapimnas Kadin akan digelar di Bali pada 3-4 Desember mendatang.
Undangan Rapimnas tersebut disampaikan langsung oleh pengurus Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin M Arsyad Rasjid beserta jajaran bertemu dengan Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021).
"Kami berharap ketua DPR RI berkenan hadir dalam Rapimnas Kadin sekaligus memberi masukan-masukan untuk program kerja Kadin," ujar Arsyad kepada Puan.
Dalam pertemuan dengan Puan, Arsyad Rasjid didampingi 12 orang dari jajaran pengurus pusat Kadin. Di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Eka Sastra, sejumlah Koordinator Wakil Ketua Umum yakni Shinta W Kamdani, Carmelita Hartoto, Mulyadi Jayabaya hingga wakil-wakil kepala bidang. ''Pertemuan ini sekaligus memperkenalkan pengurus Kadin Pusat 2021-2026 kepada Ibu ketua DPR Puan Maharani,” ujar Arsyad Rasjid.
Baca Juga: Rachmat Gobel Berharap Pemerintah Perpanjang Program Diskon PPnBM
Para pengurus Kadin juga berdiskusi dengan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengenai 4 pilar program Kadin. Arsyad Rasjid merinci 4 pilar program tersebut. “Yaitu penguatan kesehatan, pengembangan ekonomi daerah, kewirausahaan dan kompetensi serta penguatan internal organisasi,” tuturnya.
Puan pun menyambut baik program 4 pilar Kadin. Menurutnya, program-program unggulan Kadin dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. "Sangat relevan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Kadin harus menjadi motor penggerak penanganan dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Puan.
Mantan Menko PMK ini berharap Kadin terus bekerja sama dan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR. Puan mengingatkan seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk mewujudkan Indonesia maju.
"Sebagai representasi dunia usaha, Kadin harus terlibat aktif dan bergotong royong bersama pemerintah dan DPR dalam membangun bangsa ini," sebutnya.
Rapimnas Kadin awal Desember ini merupakan Rapimnas pertama Kadin Indonesia setelah terpilihnya pengurus periode 2021-2026. Pengurus periode ini merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Mei lalu. (RO/OL-10)
Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya pelaku usaha mencermati skema tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aturan pengupahan berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur.
Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan duka mendalam atas wafatnya Try Sutrisno. Ia mengenang Wapres Ke-6 RI tersebut sebagai sosok hangat dan bersahaja.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza, atau forum Board of Peace.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Board of Peace (BOP) yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved