Wapres Minta Optimalkan Teknologi Digital untuk Peningkatan Layanan Publik

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta optimalisasi teknologi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien dan responsif. Pasalnya, dinamika masyarakat saat ini semakin menuntut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah. “Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif,” tutur Ma’ruf saat memimpin rapat  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Banda Aceh, Selasa (16/11).

Hadir dalam rapat ini Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Aceh, 23 bupati dan 20 walikota se-Aceh. Sementara Ma’ruf didampingi Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim.

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai diantaranya degan menyediakan satu tempat dimana layanan-layanan untuk masyarakat dapat diakses melalui satu pintu. Karenanya, pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten/kota menjadi krusial. “MPP harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD, sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing,” ungkapnya.

Ma’ruf menegaskan MPP harus dapat menyediakan pelayanan secara langsung, elektronik, mandiri maupun pelayanan bergerak sesuai dengan target yang terukur. “MPP juga harus memiliki target kinerja yang terukur, sehingga dapat terlihat capaian yang telah berhasil dilaksanakan, serta dapat dievaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi,” katanya.

Di sisi lain, Ma’ruf juga berharap agar seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya pun harus ikut ditingkatkan. Sehingga, pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal ke depannya. “Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik,” paparnya.

Menutup arahannya, Wapres berpesan kepada seluruh jajaran pemerintahan di Provinsi Aceh untuk terus memperkuat kerja sama antar stakeholder agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. “Teruslah ciptakan kemudahan aksesibilitas, kenyamanan dan kecepatan dalam pelayanan publik. Konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi antar kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah, melaporkan beberapa hal diantaranya terkait akselerasi pemberian vaksinasi covid-19 kepada masyarakat, penggunaan dana desa dan program pengembangan UMKM. “Bentuk dukungan yang diberikan [diantaranya] melalui Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Dilakukan juga pembinaan terhadap pelaku usaha melalui 7 dinas pelatihan, 9 jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak,” jelasnya. (OL-12)