Satgas Aceh Percepat Pembersihan Lingkungan Lewat Skema Padat Karya

Upaya pemulihan di Aceh terus berjalan intensif. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) terus mempercepat kegiatan fisik di lapangan, salah satunya melalui program pembersihan lingkungan dengan skema Padat Karya Tunai atau Cash for Work.

Pada tahap awal di akhir Maret, kegiatan difokuskan di dua daerah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan melibatkan ratusan personel gabungan serta masyarakat setempat.

Baca juga : Satgas PRR Aceh Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir Bireuen

Di Kabupaten Pidie Jaya, sebanyak 375 orang dikerahkan pada tahap pertama, terdiri dari Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), dan warga. Kegiatan pembersihan dilakukan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) pada 28 Maret hingga 4 April 2026.

Baca juga : Kasatgaswil Serahkan Bantuan Peralatan Dapur untuk 600 KK di Bireuen

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 400 warga telah mengikuti program serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026. Selain memulihkan kondisi lingkungan, program ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.

Kepala Posko Wilayah Aceh yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa skema Cash for Work dipilih agar masyarakat memperoleh manfaat ganda dari proses rehabilitasi.

“Kami memastikan bahwa program ini tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga membantu perekonomian rumah tangga. Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan sekaligus mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pasca Lebaran,” ujar Safrizal, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh.

Ia juga menekankan pentingnya penyaluran hak pekerja secara cepat dan tepat. Setiap peserta program menerima upah sebesar Rp120.000 per hari serta uang makan Rp45.000.

“Prinsip utama kami adalah transparansi dan efektivitas. Pembayaran dilakukan secara tunai langsung kepada pekerja di lapangan, sehingga semangat gotong royong tetap terjaga tanpa mengabaikan hak ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memastikan wilayah terdampak di Aceh dapat pulih secara menyeluruh dengan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik. (E-3)