3.248 Huntara di Aceh Sudah Rampung dari Kebutuhan 16.294 Unit

SATUAN Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyebut sebanyak 3.248 hunian sementara (huntara) sudah selesai dibangun di Aceh dari total kebutuhan 16.294 unit.

"Yang sudah selesai 100% itu 3.248 unit. Bukan berarti semua sudah selesai. Justru ini lagi kerja keras agar bisa selesai awal Ramadhan," kata Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh, Safrizal ZA, saat dikonfirmasi dari Banda Aceh, Sabtu (31/1).

Pernyataan ini untuk meluruskan informasi sebelumnya yang menyebut 100% huntara di Aceh sudah selesai dalam konferensi pers Satgas di Jakarta pada Kamis (29/1). Padahal yang dimaksud oleh Jubir Satgas, Amran, 100% itu adalah khusus yang 3.248 unit, bukan keseluruhannya.

Safrizal menjelaskan, berdasarkan hasil rekapan, huntara di Aceh berjumlah 16.294 unit, dan yang telah selesai dibangun 3.248 unit. Sisanya 13.046 unit sedang dalam proses pembangunan.

PENAMBAHAN 111 UNIT RUMAH 
Sebelumnya, seusai mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, bersama Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, langsung menggelar rapat komando teknis bersama Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad di Kantor Bupati, Jumat (30/01).

Dalam gelaran rapat tersebut dibahas beberapa hal terkait upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Tamiang, di antaranya terobosan dalam validasi data agar tidak menjadi faktor penghambat kemajuan pembangunan huntara.

"Data yang sudah diinventarisasi proses validasinya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang Ramadan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian," ujar Suharyanto

Sementara itu Kaposwil Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyoroti langkah-langkah percepatan yang harus segera diambil. Upaya ini selain untuk menangani hunian masyarakat yang sudah  tidak mungkin lagi ditinggali, juga secara psikis sangat diperlukan karena indikasi masyarakat sudah berada di titik jenuh bila menunggu lebih lama lagi.

"Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau di lahan sendiri serta  bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah" imbuh Safrizal.

TITIK PENGUNGSIAN
Dalam forum juga terungkap bahwa masih terdapat titik pengungsian di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu yang masih belum masuk dalam data memperoleh huntara. 

Sebagaimana dilaporkan Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, bahwasnya terdapat 111 KK di Desa Rongoh yang masih belum masuk daftar huntara. Sebanyak 53 KK masih tinggal di tenda pengungsian di perkebunan kelapa sawit, sedangkan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.

"Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind," sambung Safrizal.

Melalui kerja cepat dan kerja tepat diharapkan progres pembangunan huntara akan berjalan signifikan sehingga sebelum bulan suci ramadhan tiba, semua pengungsi sudah masuk huntara. Di sisi lain pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, 

"Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat," pungkas Safrizal. (Ant/E-2)