Senin 15 November 2021, 20:55 WIB

KPK Dalami Modus Azis Syamsuddin Rekomendasikan Robin ke Eks Bupati Kukar

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Dalami Modus Azis Syamsuddin Rekomendasikan Robin ke Eks Bupati Kukar

MI/ Moh Irfan
Tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap Penyidik KPK, mantan Wakil Ketua DPR dari Farksi Partai Golkar Azis Syamsuddin

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Tangerang hari ini, 15 November 2021.

KPK minta Rita menjelaskan cara mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin merekomendasikan eks Penyidik Stepanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan peran tersangka AZ (Azis Syamsuddin) yang merekomendasikan saksi untuk mengurus perkaranya di KPK dengan Stephanus Robin Pattuju," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, hari ini.

Ipi enggan memerinci cara Azis merekomendasikan Robin ke Rita. Namun, cara itu diduga melanggar hukum.

Azis Syamsuddin menjadi tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Azis diduga mencoba menghubungi mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya di KPK.

Robin meminta uang ke Azis untuk membantunya menutup perkara di KPK. Robin dibantu Pengacara Maskur Husain dalam melancarkan aksinya. Robin diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Duit itu diberikan tiga kali. Uang yang diberikan yakni USD100 ribu, SGD17.600 dan SGD140.500.

Uang asing itu selalu ditukarkan ke rupiah usai diserahkan Azis ke Robin. Robin dan Maskur diduga telah menerima Rp3,1 miliar dari Azis. Kesepakatan awalnya, Azis harus memberikan Rp4 miliar untuk menutup kasus.

Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-4)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

JK Sebut Pindahnya IKN Beri Otonomi Daerah Lebih Baik

👤Lina Herlina 🕔Kamis 27 Januari 2022, 17:47 WIB
Otorita adalah pemerintah daerah setingkat provinsi, tempat penyelenggaraan ibu kota negara, yang sama halnya dengan pembentukan provinsi...
Dok.MI

PDI Perjuangan Ajukan Ahok untuk jadi Kepala Otorita IKN

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 27 Januari 2022, 16:35 WIB
Terkait pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan, kata Hasto, semua hal itu disampaikan dalam dialog antara Presiden...
MI/Cri Qanon Ria Dewi

Kemenag Libatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Awasi Lembaga Amil Zakat

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 27 Januari 2022, 16:10 WIB
Tarmizi mengatakan langkah sinergi ini dibuat untuk mencegah kasus seperti Lembaga Amil Zakat Abdurrohman Bin Auf (LAZ ABA) kembali...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya