Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
DPR menargetkan proes uji kepatutan atau kelayakan (fit and proper test) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Pratama sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto bisa berlangsung cepat dalam waktu 1 hari.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa saat ini para pimpinan telah melakukan rapat internal melalui Badan Musyawarah (Bamus) membahas rangkaian proses dan persiapan fit and proper test calon Panglima TNI.
"Kalau menurut pengalaman yang ada fit and proper test biasnya engga lebih dari 1 hari. Karena ini kan calon tunggal," ungkap Sufmi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/11).
Rangkaian fit and proper test akan dilakukan oleh Komisi I selaku alat kelenkapan dewan (AKD) yang bermitra dengan TNI. Sufmi pun berharap rangkaian fit and proper test permohonan penggantian panglima yang diajukan oleh presiden bisa berlangsung dengan baik dan lancar.
"Direncanakan besok fit and proper test yang dilakukan di Komisi I DPR nanti kita lihat saja mudah2an lancar tidak ada satu kendala apapun," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim Surat Presiden (Surpres) tentan permohonan pergantian Panglima TNI ke DPR. Surat yang diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensegneg) Pratikno tersebut diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. (Uta/OL-09)
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Lucius juga menyoroti pernyataan salah satu anggota DPR yang meminta calon hakim MK untuk tidak ‘menghantam’ kepentingan DPR dalam persoalan uji Undang-Undang (UU).
DPR tak dapat menyandarkan kewenangan itu pada fungsi pengawasan yang melekat.
Legislator dinilai tidak mempertimbangkan sejarah pembentukan KPK yang dilahirkan untuk memastikan penegak hukum dan pemerintah bebas dari korupsi.
Kelimanya terpilih melalui sistem voting pada rapat pleno pemilihan dan penetapan calon Dewas KPK periode 2024-2029.
Kelimanya akan dilantik sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hasbiallah Ilyas mengungkap calon pimpinan KPK Johanis Tanak diduga sempat berkomunikasi dengan Muhammad Idris Prayoto Sihite yang saat itu tengah berperkara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved