Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mencopot 7 perwira menengah (Pamen) Polri yang bertugas di sejumlah wilayah. Puan berharap, perombakan ini adalah langkah awal dari pembenahan internal institusi Polri.
“Perombakan ini bukan akhir, tapi langkah awal pembenahan internal Polri agar terus menjadi harapan dan tumpuan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Puan di Jakarta, Kamis (4/11).
Puan beharap sikap tegas Kapolri ini memberi efek jera di kalangan internal Polri sehingga dapat memperbaiki kinerja dan profesionalitas Korps Bhayangkara ke depan.
"Sehingga tidak ada lagi warga masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan dari oknum-oknum polisi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena polisi harus megayomi masyarakat, bukan meresahkan masyarakat,” kata Puan.
Sebaliknya, kata Puan, masyarakat juga diharapkan terus aktif bersuara jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi. “Pada prinsipnya pengawasan internal Polri dan peran aktif masyarakat adalah hal yang harus terus berjalan simultan demi perbaikan Polri ke depan,” kata
Mantan Menko PMK ini meyakini setelah perombakan internal ini, konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang diusung Kapolri bisa kembali berjalan dengan baik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Banyak anggota polisi yang berkerja dengan baik tapi kinerjanya tidak kelihatan karena yang viral adalah segelintir yang buruk. Saya harap Konsep Presisi ini akan berjalan efektif setelah mengevaluasi dan memperbaiki segelintir yang buruk tersebut,” ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Komitmen 'Potong Kepala', Kapolri Copot 7 Pejabat Bermasalah
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved