Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar merasa bersyukur Indonesia meneruskan keketuaan atau Presidensi G20 dari Italia untuk menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang direncanakan diselenggarakan di Bali pada Oktober 2022 mendatang.
Menurut Muhaimin, Presidensi G20 menjadi bukti pengakuan dan kepercayaan internasional kepada Indonesia untuk menjadi lokomotif solusi dunia.
“Hari ini kita juga bersyukur Pak Jokowi menjadi Presidensi G20, artinya Indonesia menjadi harapan dunia yang akan menjadi lokomotif solusi bagi dunia,” ujar Gus Muhaimin dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ke-22 di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (1/11).
Menurut Gus Muhaimin, kepercayaan dunia kepada Indonesia tersebut membangkitkan optimisme yang dibangun untuk bangkit di tengah transisi kepemimpinan.
Karena itu, pria yang kerap disapa Gus Muhaimin ini berharap momentum Presidensi G20 ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Setidaknya, terdapat empat prinsip universal yang dapat diperjuangkan dalam agenda KTT G20 nanti.
Pertama, prinsip adil dan sederajat tanpa memandang suku dan agama. Kedua, prinsip menerima dan menghormati negara bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain. Ketiga, prinsip menerima dan menghormati hukum negara sebagai tatanan yang mengikat.
Keempat, Indonesia juga perlu mendorong ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, gotong-royong, dan keadilan sosial.
“Keempat prinsip ini saya yakini bisa menjadi pintu stabilitas dunia, dan juru kuncinya adalah Indonesia melalui Forum G20 nanti,” tambah Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.
KTT G20 terdiri atas AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.
G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. (RO/OL-09)
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
Jejak Jajanan Nusantara tidak hanya menampilkan beragam kuliner tradisional, tetapi juga menghadirkan berbagai inisiatif penguatan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital.
Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui Festival Jejak Jajanan Nusantara.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang meninggal dunia pada Senin.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved